Page 359 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

GERINDRA
& EKONOMI BAB XV
KERAKYATAN

(12)

PAKET RELAKSASI PEMERINTAH
BAHAYAKAN EKONOMI RAKYAT

IKELUARKANNYA 54 bidang usaha dari daftar DNI (Daftar
Negatif Investasi) oleh Pemerintah melalui Paket Kebijakan
Ekonomi XVI sangatlah berbahaya, karena modal asing telah
diperbolehkan masuk ke bidang-bidang usaha yang selama
Dini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Saya menilai Pemerintah grusa-grusu dalam merilis kebijakan. Mereka
tak melakukan studi dan analisis yang mendalam atas bidang usaha yang
hendak dideregulasi. Dan itu buruk sekali.
Misalnya, pembukaan jasa interkoneksi internet (NAP) bagi asing, ini
kan berbahaya. Kedaulatan itu bukan hanya bermatra darat, laut dan udara,
tapi juga digital. Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional
telekomunikasi, NAP itu merupakan batas teritorial digital, alias cyber
border. Jika bisnis ini bisa 100 persen dimiliki asing, ini sama saja dengan
menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing.

Jadi, alih-alih merealisasikan janji kampanye melakukan buyback
Indosat, Presiden Joko Widodo kini malah potensial sedang menyerahkan
kedaulatan telekomunikasi kita kepada asing!

Selain itu, seharusnya sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan
Ekonomi XVI, Pemerintah sebaiknya mengevaluasi paket-paket kebijakan
ekonomi sebelumnya, apakah berjalan atau tidak, lalu apa dampaknya bagi
perekonomian, positif ataukah negatif. Tapi kita tak pernah mendengar
pemerintah melakukannya.
Secara kuantitas, kebijakan deregulasi pemerintahan Presiden Joko
Widodo ini ajaib. Bayangkan, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah
merilis 16 paket kebijakan deregulasi. Sekali lagi, tanpa evaluasi! Padahal,
dalam rentang 32 tahun, Orde Baru saja jumlah paket deregulasinya tak
sampai sepuluh.

CATATAN-CATATAN KRITIS 373
DARI SENAYAN