Page 363 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 363

ISU   BAB XVI
                                                                       KEDAERAHAN




                                                 (1)

                              DANA OTSUS HARUS SENTUH
                                     KEHIDUPAN RAKYAT





                           ADA 17 Februari 2016, Tim Pemantau DPR RI atas pelaksanaan
                           undang-undang otonomi khusus di tiga daerah, yaitu Aceh,
                           Papua dan Yogyakarta, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi
                           Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebagai Ketua Tim
               PPemantau, saya memimpin kunjungan kerja ini, yang diikuti
                 oleh sembilan anggota DPR RI dari sejumlah fraksi.
                      Dalam kunjungan hari pertama, Tim mengadakan pertemuan dengan
                 seluruh unsur Muspida Provinsi NAD, yang dihadiri oleh gubernur, bupati
                 dan walikota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pangdam
                 Iskandar Muda, Kapolda, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor UIN Ar-
                 Raniry, dan segenap pimpinan lembaga daerah dan tokoh masyarakat
                 lainnya.
                      Saya menyampaikan jika dibentuknya Tim Pemantau DPR RI
                 merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR. Sesuai undang-undang,
                 otonomi khusus dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan
                 bagi kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya otonomi khusus diikuti dengan
                 pemberian dana otsus.

                      Tak lupa saya juga memberikan catatan atas penggunaan dana otsus.
                 Karena pemberian dana otsus bagi Aceh dibatasi hanya 20 tahun, yaitu
                 hingga 2027, maka Tim Pemantau berharap agar dana tersebut benar-
                 benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan
                 ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan,  pendidikan,  juga  kesehatan,
                 sesuai panduan undang-undang.
                      Masalahnya, meskipun sejak 2008 hingga 2015 Aceh telah menerima
                 dana otonomi khusus senilai Rp41,49 triliun, namun tingkat kemiskinan di
                 Aceh pada 2015 tercatat masih merupakan tertinggi kedua di Sumatera,
                 dan tingkat penganggurannya masih tergolong tertinggi di Indonesia. Ini




                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  379
                                                                         DARI SENAYAN
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368