Page 363 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 363
ISU BAB XVI
KEDAERAHAN
(1)
DANA OTSUS HARUS SENTUH
KEHIDUPAN RAKYAT
ADA 17 Februari 2016, Tim Pemantau DPR RI atas pelaksanaan
undang-undang otonomi khusus di tiga daerah, yaitu Aceh,
Papua dan Yogyakarta, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebagai Ketua Tim
PPemantau, saya memimpin kunjungan kerja ini, yang diikuti
oleh sembilan anggota DPR RI dari sejumlah fraksi.
Dalam kunjungan hari pertama, Tim mengadakan pertemuan dengan
seluruh unsur Muspida Provinsi NAD, yang dihadiri oleh gubernur, bupati
dan walikota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pangdam
Iskandar Muda, Kapolda, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor UIN Ar-
Raniry, dan segenap pimpinan lembaga daerah dan tokoh masyarakat
lainnya.
Saya menyampaikan jika dibentuknya Tim Pemantau DPR RI
merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR. Sesuai undang-undang,
otonomi khusus dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan
bagi kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya otonomi khusus diikuti dengan
pemberian dana otsus.
Tak lupa saya juga memberikan catatan atas penggunaan dana otsus.
Karena pemberian dana otsus bagi Aceh dibatasi hanya 20 tahun, yaitu
hingga 2027, maka Tim Pemantau berharap agar dana tersebut benar-
benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan
ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, juga kesehatan,
sesuai panduan undang-undang.
Masalahnya, meskipun sejak 2008 hingga 2015 Aceh telah menerima
dana otonomi khusus senilai Rp41,49 triliun, namun tingkat kemiskinan di
Aceh pada 2015 tercatat masih merupakan tertinggi kedua di Sumatera,
dan tingkat penganggurannya masih tergolong tertinggi di Indonesia. Ini
CATATAN-CATATAN KRITIS 379
DARI SENAYAN