Page 368 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 368
Dr. Fadli Zon, M.Sc
Ini merupakan kunjungan kerja kedua Tim Pemantau ke Yogya.
Kunjungan pertama adalah pada 5-6 Juni 2015. Dari dua kali kunjungan ini,
serta FGD yang dilakukan DPR pada 26 Oktober 2015 tentang pertanahan
di DIY, Tim Pemantau menilai jika sejumlah persoalan yang muncul pasca-
berlakunya UU Keistimewaan berasal dari dua hal. Pertama, pemerintah
pusat belum melengkapi UU tersebut dengan berbagai peraturan
pelaksana, sehingga menimbulkan interpretasi beragam. Dan kedua, UU
Keistimewaan masih butuh sinkronisasi dengan UU lainnya, terutama
UUPA.
Proses sinkronisasi itu memang seharusnya terjadi di level undang-
undang. Artinya, harus digodok bersama lagi oleh pemerintah pusat dan
DPR berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, dan bukan
disinkronisasi di level Perda. Karena kalau sinkronisasi aturannya dilakukan
di level Perda, UU Keistimewaan berpotensi akan menjadi lex specialis dari
berbagai undang-undang.
Sesuai undang-undang, keistimewaan dan otonomi khusus
dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan bagi rakyat. Itu
sebabnya, jika ada yang malah menggelisahkan rakyat, harus kita evaluasi
dan awasi.
Yogyakarta, 22 November 2016
384 KATA FADLI
