Page 370 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

daerah perbatasan yang disebut pemerintah sudah mencapai 90 persen
itu benar-benar sudah terealisir atau belum. Kita ingin tahu, 90 persen
itu sudah termasuk pembangunan infrastruktur sosial, ataukah hanya
pembangunan pos perbatasan saja?! Agar kita tidak dininabobokan oleh
informasi sepihak.
Tapi kita mengapresiasi perubahan model pendekatan pemerintah
dalam menangani wilayah perbatasan, dari semula hanya bersifat
pendekatan keamanan, alias inward looking, menjadi lebih bersifat
pendekatan sumber daya, atau outward looking. Artinya, pemerintah
kini telah memandang penting untuk mengembangkan sumber daya
yang ada di wilayah perbatasan. Meskipun, kita akan mendorong agar
yang dikedepankan oleh pemerintah adalah pembangunan sumber daya
manusia yang ada di wilayah perbatasan.
Untuk isu perbatasan ini DPR memiliki 28 mitra kerja, baik
kementerian maupun lembaga non-kementerian. Kita, misalnya, akan
meminta Kementerian Pendidikan untuk membuat kebijakan afirmatif
guna memajukan pendidikan di daerah perbatasan. Guru-guru yang
mengajar di wilayah perbatasan harus diberi insentif dan penghargaan
lebih, mengingat tingkat pengorbanan mereka yang sangat besar. Jika
tidak ada kebijakan publik yang bersifat afirmatif, maka selamanya daerah
perbatasan akan terus tertinggal.
Selain isu narkoba, ada sejumlah persoalan lain yang dicatat oleh Tim
Pengawas Perbatasan DPR RI, yaitu terkait belum tuntasnya kesepakatan
antarnegara di sejumlah daerah perbatasan, kemiskinan dan ketertinggalan
di seluruh wilayah perbatasan, serta buruknya infrastruktur fisik,
kesehatan, pendidikan, dan komunikasi di wilayah-wilayah perbatasan
kita. Karena anggota Tim Pengawas ini bersifat lintas komisi, maka Tim ini
bisa disebut sebagai super-komisi.

Jakarta, 21 Maret 2018

386 KATA FADLI