Page 367 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

ISU BAB XVI
KEDAERAHAN

(3)

PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN
TIDAK BOLEH MENYALAHI UU LAIN

ELASA, 22 November 2016, Tim Pemantau DPR RI atas
pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di tiga daerah,
yaitu Aceh, Papua dan Yogyakarta, melakukan kunjungan
kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan kerja
Sini diikuti oleh sembilan anggota DPR RI lintas fraksi dan
dipimpin oleh saya sendiri selaku Ketua Tim Pemantau Otsus DPR RI.
Salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan. Dan
kunjungan kerja ke DIY ini adalah dalam rangka mengawasi pelaksanaan
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. DPR
ingin mendalami sejumlah persoalan yang berkembang di Yogya terkait
pelaksanaan UU tersebut, terutama untuk soal agraria.
Isu agraria perlu mendapat perhatian serius. DPR menangkap ada
kegelisahan di sejumlah masyarakat Yogya akibat berubahnya politik
hukum pertanahan sesudah berlakunya UU Keistimewaan. Persoalan ini
tentu saja tidak boleh diabaikan, harus dicarikan penyelesaiannya. Dari
pengaduan-pengaduan yang masuk, ada kesan bahwa UU Keistimewaan
telah ditafsirkan seolah bersifat lex specialis terhadap UU Pokok Agraria,
padahal seharusnya tidak. UU Keistimewaan hanya bersifat lex specialis
terhadap UU Pemerintah Daerah.
Untuk keperluan tersebut, di Yogyakarta Tim Pemantau melakukan
kunjungan ke Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Sejumlah
kasus sengketa agraria, seperti kasus penambangan pasir besi, lahan
bandara, serta sejumlah kasus penggusuran, yang kesemuanya terkait
dengan klaim tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG),
menjadi obyek sorotan Tim. Di Kulonprogo, Tim ditemui oleh Sekretaris
Daerah dan jajarannya, mewakili bupati yang tidak bisa hadir. Sementara,
di Bantul tim disambut oleh bupati dan jajarannya lengkap.

CATATAN-CATATAN KRITIS 383
DARI SENAYAN