Page 369 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 369

ISU   BAB XVI
                                                                       KEDAERAHAN




                                                (4)

                                    BENDUNG NARKOBA
                               DENGAN ATASI KEMISKINAN
                                 DI WILAYAH PERBATASAN





                              UNA  memantau wilayah-wilayah perbatasan, Rabu, 21
                              Maret 2018, saya memimpin rapat Tim Pengawas DPR RI
                              tentang Pembangunan Daerah Perbatasan. Sebagai Ketua
                              Tim Pengawas, saya mengusulkan agar sebaiknya pada
                Gmasa sidang kali ini Tim Pengawas yang telah berumur dua
                 tahun tersebut fokus pada isu spesifik tertentu terkait wilayah perbatasan.
                 Hal itu perlu dilakukan untuk mengefektifkan kerja tim.
                      Saya usul agar pada masa sidang kali ini Tim fokus pada isu tertentu,
                 misalnya isu perdagangan narkoba di wilayah perbatasan. Ada sejumlah
                 wilayah perbatasan, misalnya, yang sering dijadikan pintu masuk narkoba
                 ke Indonesia. Dua di antaranya adalah Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara
                 Timur. Padahal, kita punya sekitar sepuluh provinsi yang berbatasan darat,
                 laut dan udara dengan negara lain yang juga perlu diawasi.

                      Kita tidak ingin ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah perbatasan
                 membuat lalu lintas narkoba di wilayah perbatasan jadi tak terkontrol. Itu
                 sebabnya DPR terus mendorong pemerintah untuk membangun wilayah-
                 wilayah perbatasan. Bukan hanya membangun  fisik Pos Lintas Batas
                 Negara (PLBN), tapi juga membangun perekonomian wilayah perbatasan.
                      Jangan lupa, selain  infrastruktur jalan, kita juga harus membangun
                 infrastruktur sosial wilayah perbatasan. Kita, misalnya, harus membangun
                 Puskesmas, pasar tradisional, dan juga infrastruktur pendidikan.
                 Percepatan pembangunan  ini harus dilakukan  di kurang lebih 187
                 kecamatan perbatasan yang ada di 10 provinsi. Memang bukan pekerjaan
                 yang mudah, mengingat tingkat kesulitan dalam mengakses wilayah-
                 wilayah perbatasan negara kita.
                      DPR juga akan mencek ke lapangan, apakah klaim pembangunan




                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  385
                                                                         DARI SENAYAN
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374