Page 371 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

ISU BAB XVI
KEDAERAHAN

(5)

PRESIDEN LAMBAT RESPON
ASPIRASI MASYARAKAT
TERKAIT BENCANA NTB

AMIS, 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani
Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana gempa bumi di Nusa
Tenggara Barat (NTB). Menurut pemerintah, dengan Inpres itu
penanganan bencana di NTB kini sepenuhnya mirip Bencana
KNasional. Di sela-sela tugas selaku Pimpinan Tim Pengawas
Haji DPR RI di Makkah, saya ingin memberikan catatan atas terbitnya
Inpres tersebut.
Dari Mekah saya mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak
Presiden agar segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di
NTB sebagai ‘Bencana Nasional’. Mestinya Presiden perhatikan aspirasi
tersebut. Apalagi, aspirasi itu bukan hanya disampaikan masyarakat NTB,
tapi banyak pihak di tanah air, termasuk para relawan dan sejumlah lembaga
kemanusiaan yang telah terjun ke sana sejak hari pertama bencana.
DPRD Provinsi NTB juga telah menyampaikan surat resmi kepada
pemerintah agar bencana di Lombok segera ditetapkan sebagai ‘Bencana
Nasional’. Mestinya Presiden memperhatikan aspirasi tersebut.
Sayangnya, pemerintah mengabaikan aspirasi tadi. Mereka
menyatakan status bencana di Lombok tak perlu menjadi bencana nasional,
karena bisa mengganggu sektor pariwisata. Pernyataan ini saya kira telah
menyakiti perasaan korban bencana di NTB.

Apalagi, ketika pemerintah menolak menjadikan bencana Lombok
sebagai bencana nasional, masyarakat juga membaca surat edaran
Mendagri yang meminta para Bupati/Walikota dan Gubernur agar
menyisihkan sebagian APBD dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan) untuk menolong pemerintah NTB. Belakangan, kita juga
membaca surat permohonan bantuan kepada seluruh kepala daerah yang

CATATAN-CATATAN KRITIS 387
DARI SENAYAN