Page 360 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 360

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                      Alasan  pemerintah  bahwa  revisi  DNI  ini akan  mendorong  aliran
                 modal masuk, sehingga bisa membantu memperbaiki nilai tukar Rupiah,
                 menurut saya tidak tepat. Sebab, pemerintah telah mengabaikan potensi
                 destruktif kebijakan ini terhadap UMKM, yang selama ini telah menjadi
                 penyangga perekonomian nasional.
                      Sejak dulu investasi asing sebenarnya bukan hal yang aneh, apalagi
                 tabu. Namun, investasi asing mestinya hanya diizinkan pada bidang-bidang
                 yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi saja. Tapi kenapa ini
                 malah diizinkan  masuk ke sektor UMKM? Apa gunanya investasi asing
                 masuk jika ekonomi rakyat justru ambruk?!

                      Jangan lupa, secara statistik 93,4 persen usaha di Indonesia adalah
                 berjenis usaha kecil. Pelakunya pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sektor
                 inilah yang telah menyerap 97 persen tenaga kerja kita. Jika bidang usaha
                 UMKM boleh dimasuki investasi asing, pertumbuhan ekonomi nantinya
                 pasti akan kian ekslusif, karena dikuasai para investor besar. Sementara,
                 para investor relatif kecil, yaitu para pelaku ekonomi rakyat, akan kian
                 terdesak.
                      Kita semua paham sejak Januari hingga Oktober, defisit perdagangan
                 kita mencapai US$5,51 miliar. Neraca pembayaran kita juga defisit US$31,2
                 miliar. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi pemerintah. Namun cara
                 mengatasinya tak bisa instan, apalagi membahayakan perekonomian
                 rakyat.
                      Pemerintah mestinya berpikir bagaimana caranya agar UMKM dalam
                 negeri yang jumlahnya sangat banyak tadi terlibat dalam memperbaiki
                 neraca  perdagangan  dan  pembayaran.  Menurut  data  Kementerian
                 Koperasi dan UKM, jumlah usaha mikro di Indonesia ada 58,91 juta unit,
                 dan usaha kecil 59.260 unit.

                      Dari jumlah tadi, UMKM yang terhubung ke pasar ekspor jumlahnya
                 ternyata masih kurang dari 5 persen. Selain itu, baru 3,79 juta pelaku
                 UMKM, atau sekitar 6,4 persen saja, yang telah terhubung ke e-commerce.
                 Ini kan memprihatinkan. Mestinya persoalan-persoalan  inilah yang
                 dipecahkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekspor.
                      Kan menggelikan,  di mana-mana Presiden bicara tentang era





                374 KATA FADLI
   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365