Page 417 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

KEMERDEKAAN BAB XIX
PERS

(2)

PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL
ADALAH PRESEDEN BURUK
BAGI DEMOKRASI

ESUDAH menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang kontroversial pada Senin, 10 Juli 2017),
hari Jumat kemarin, 14 Juli 2017, pemerintah mengumumkan
pemblokiran Telegram, sebuah platform layanan pesan singkat
Syang segera memicu protes kalangan pengguna internet.
Kebijakan pemblokiran itu pantas membuat kita cemas.
Telegram adalah platform media sosial yang bersifat terbuka, bisa
digunakan oleh siapapun. Pemblokiran dengan alasan bahwa platform itu
digunakan untuk konten yang menyebarkan terorisme sangat berlebihan.
Mestinya yang jadi obyek tindakan hukum adalah akun-akun di dalamnya,
bukan platform-nya.
Semua platform media sosial saya kira bisa digunakan untuk konten
apapun, baik positif maupun negatif. Katakanlah sebuah platform 15
persen penggunanya adalah pengakses konten kekerasan, atau industri
pornografi, masak iya platform-nya yang ditutup dengan mengabaikan
85 persen pengguna tujuan lainnya?! Mestinya pemerintah memilih untuk
berkomunikasi dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia platform,
sehingga tidak terkesan otoriter!
Dalam satu pekan ini saya mencatat pemerintah sudah dua kali
menerbitkan kebijakan yang berpotensi mengancam prinsip kebebasan
berserikat dan mengeluarkan pendapat, yaitu penerbitan Perppu Ormas,
dan kini pemblokiran platform media sosial. Saya khawatir kita sedang
menuju pada otoritarianisme gaya baru.
Meskipun terorisme secara riil ada di Indonesia, tapi kita tidak
sedang mengalami darurat terorisme. Jadi, stop menggunakan isu
terorisme sebagai alasan bagi situasi kegentingan. Tidak ada yang genting

CATATAN-CATATAN KRITIS 439
DARI SENAYAN