Page 30 - EKONOMI KERAKYATAN

III. GAMBARAN PEREKONOMIAN ATAU
EKONOMI MAKRO SUATU NEGARA

terhadap barang dan jasa untuk hidup di muka bumi ini. Kenyataan itu
menyebabkan timbul transaksi-transaksi ekonomi, sehingga timbul
perekonomian.

Transaksi perekonomian yang terjadi di Dermaga kecil di Sungai
Lilin ini juga terjadi hampir di seluruh belahan bumi. Khususnya ketika
wilayah-wilayah tertentu keberadaan perekonomiannya berada di
bawah kekuasaan kerajaan dan atau koloni penjajahan, karena pada masa
itu manusia belum mengenal alat tukar resmi seperti uang. Manusia
bertransaksi berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan untuk bisa
bertahan hidup.

Contoh, keberadaan perekonomian berada di bawah kerajaan
tanpa koloni dan tanpa negara, yaitu Inggris. Kemudian perekonomian
Inggris berada di bawah kekuasaan kerajaan dan negara. Keberadaan
perekonomian Malaysia, pada awalnya berada dalam kekuasaan kerajaan
dan koloni Inggris, kemudian berada di bawah kekuasaan kerajaan
dan negara. Indonesia dan Amerika Serikat, contoh untuk keberadaan
perekonomian yang pada awalnya di bawah kekuasaan koloni Belanda
untuk Indonesia, dan koloni Inggris untuk Amerika Serikat, kemudian
menjadi hanya di bawah kekuasaan negara.
Menyambung Bab I dan Bab II, Bab III mempunyai intisari tentang
gambaran perekonomian atau ekonomi makro suatu negara, baik secara
fakta dan teori secara singkat. Dengan demikian, Bab III tersambung
dengan Bab I mengenai perekonomian dan dengan Bab II tentang negara.

B. Timbul APBN Sejak Terbentuk Suatu Negara
Penerimaan Negara. Sejak sebuah negara terbentuk dan bersatu
karena telah merdeka dan berdaulat, pemerintah suatu negara seperti
Indonesia berhak menetapkan pajak dan pungutan negara lainnya. Di
Indonesia, pajak secara keseluruhan dipungut oleh Direktorat Jendral
Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendapatan negara dari
dua macam sumber tersebut biasanya secara keseluruhan disebut pajak.
Untuk pungutan negara lainnya non pajak, misalnya Dana Reboisasi,
biasanya dilakukan oleh lembaga di Departemen Keuangan.

23
dpr .go.id