Page 117 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 117
Piping Effrianto, S.E., M.Si. CFrA.
25 MODUS KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 kepada PA/KPA
Perlem No.9 tahun 2018 angka 7.1.2 Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan
secara tertulis kepada 0 Pejabat Penandatangan Kontrak disertai
laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak
dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang,
tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi
pekerjaan …
Paragraph terakhir….Pembayaran termin terakhir hanya dapat
dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak
menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan
yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan
setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam
hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya
yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi
dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan
Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut
Selain itu 4.2.4 Pemberian Penjelasan
Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan
Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya
jawab antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai
ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup
paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman
112 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI