Page 51 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 51

BAB III
                                                            PERENCANAAN


              No.    Kontrak          Untung                Untung
                    Pengadaan     bilang ke Ir. Gatot     sebenarnya

               1.   Kontrak     Rp 400 juta : 2, jadi   Rp 800 juta - Rp 200 juta
                    Komputer    harus setor ke Gatot   (setoran) = Rp 600 juta
                                Rp 200 juta
               2.   Kontrak     Rp 4 miliar : 2, jadi   Rp 6 miliar – Rp 2 miliar
                    Rehab       harus setor ke Gatot   (setoran)
                    Gedung      Rp 2 miliar          = Rp 4 miliar

                    Total harus   Rp 2,2 miliar
                    Setor

             Dasar koruptor baik Ir. Gatot dan Koh  Afung saling berbohong, Koh
             Afung bohong ke Ir. Gatot dan Ir. Gatot bohong ke Dr. Hadi, tetapi yang
             jelas ketiga orang tersebut telah bersekongkol  untuk  menyediakan
             alokasi pengadaan komputer dan pengadaan konstruksi rehab gedung
             sekolah yang jauh di atas keuntungan yang wajar. Bayangkan harga
             pokok komputer hanya 20 % dari nilai kontrak sedangkan, harga pokok
             rehab gedung 40% dari nilai  kontrak.



                Simpulan
                   1.  Siapa
                      Dr. Hadi, dan Ir. Gatot

                   2.  Perbuatan Melawan Hukum.
                      Menyediakan alokasi dana tidak sesuai dengan
                      ketentuan yang mengakibatkan alokasi dana bernilai
                      jauh di atas harga pasar, dan memungkinkan PPK
                      meyusun dan menetapkan HPS di atas harga Pasar,
                      sehingga ada selisih keuntungan tidak wajar untuk
                      dibagi bagi pihak tertentu di luar penyedia.
                      Hal ini melanggar …
                   3.  Menguntungkan Orang Lain/Diri Sendiri/Korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi.

                   4.  Merugikan Negara/Daerah/Korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi


                                                                       45
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56