Page 55 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 55

BAB III
                                                            PERENCANAAN


             Ruang Kerja Kepala Dinas Gedung
             Jam sudah menunjukan pukul 11.45 siang terdengar suara Kepala
             Dinas  Dr. Hadi  menutup  rapat pembahasan  penentuan  pemaketan
             pekerjaan.
             Dr. Hadi: “Jadi demikian sebelum saya tutup rapat pemaketan
             pekerjaan dari dana seluruhnya  200 miliar sudah kita sepakati atas
             beberapa paket pekerjaan, ada  yang Pengadaan Langsung,  ada
             yang Penunjukan langsung,  E-Purchasing dan tender, jadi jelas  ya
             semua sudah kita bersama dan semua peserta rapat setuju dengan
             pemaketanya.  Ok,  Notulen  segera  diselesaikan  dan  Pak  Sekrataris
             Dinas segera buat laporanya ke saya.
             Terdengar  dua peserta rapat yang duduk  paling  belakang  bisik-bisik:
             “P embahasan  apaan orang kita  ga pernah diajak  ngomong,  tau-tau
             sudah ada draft-nya trus kita disuruh tanda tangan, nanya yang agak
             dalam dikit, jawabnya ga enak hehehe”
             orang sebelahnya langsung jawab bisik-bisik juga:
             ”udah diem lumayan nanti dapat honor atau dikasih perjalanan dinas,
             kedengeran Bos dipindahin ke tempat kering, baru nyaho lo”

             Yang satunya langsung jawab: “…oiya “
             langsung hening kembali.
             Akhirnya Rapat di tutup dengan ucapan terima kasih semoga upaya
             keras  kita bisa bermanfaat  bagi Nusa dan  Bangsa sekaligus  beliau
             mengingatkan agar  bawahanya  selalu mengindarkan  perbuatan
             korupsi terutama gratifikasi.
                Simpulan
                   1.  Siapa
                      Dr. Hadi, dan Ir. Gatot
                   2.  Perbuatan Melawan Hukum.
                      melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu
                      membuat paket pekerjaan dengan maksud dengan
                      menggabung atau memecah paket pekerjaan yang
                      menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya,
                      namun menghambat praktek persaingan yang sehat
                      dan berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/
                      Korporasi .
                   3.  Hal ini melanggar …
                      Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi.
                   4.  Merugikan Negara/daerah/korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi


                                                                       49
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60