Page 114 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 114

Volk sr aad 1918 – 1931



                                                   daftar persoalan mosi tidak disusun secara alfabetis, antara lain:
                                                                                                                 235
                                                   mosi penggabungan departemen urusan perang dan angkatan laut,
                                                   penerapan reformasi pemerintahan di Sumatra,  buitengeweesten
                                                   (daerah di luar Jawa dan Madura), memperkuat Korps Barisan di
                                                   Madura,  penghapusan exorbitante rechten, penghapusan poenale
                                                   sanctie, perbaikan gaji pengawas sekolah dan kepala penilik sekolah,
                                                   pergeseran pos untuk pengeluaran pembentukan jalur udara ke dalam
                                                   anggaran tahun 1929, dan pembatasan durasi rapat di Volksraad. 236
                                                         Para anggota Volksraad dari kalangan Bumiputra yang
                                                   mengajukan mosi adalah Thamrin, Sosrohadiwijoyo, Jayadiningrat,
                                                   Dwijosewoyo, Mulia, Suroso, Kusumo Utoyo, Hadiwijoyo, Sutadi,
                                                   Suyono, Sosrodiprojo, Wiranata Kusuma, Sukawati, Mandagie, Ali Musa,
                                                   Soangkupon, Apituley, Nya Arif, Mohamad Ali, Yahya, Ratu Langie,
                                                   Mochtar, Kertoamiprojo, Otto Subrata, dan Kusumo Yudo. Mereka ada
                                                   yang mengajukan mosi kepada sesama Bumiputra, namun ada pula
                                                   yang mengajukan ke anggota dari kalangan Belanda. 237
                                                         Contoh mosi yang diajukan oleh anggota Volksraad dari kalangan
                                                   Bumiputra adalah mosi pengangkatan komisi yang mempelajari
                                                   masalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa.
                                                   Mosi ini diajukan oleh Dwijosewoyo, Hadiwijoyo, dan Sutadi dengan
                                                   status ditarik. Mosi penekanan dari polisi lapangan dan reserse kepada
                         Contoh mosi               pemerintah lokal Bumiputra di Jawa dan Madura diajukan oleh Suyono,
                        yang diajukan              Utoyo, Sosrodiprojo, dan Wiranata Kusuma dengan status diterima.
                                                   Mosi pengaturan untuk komisi peninjauan kembali undang-undang
                         oleh anggota              agraria yang diajukan oleh Sukawati, Mandagie, Ali Musa, Soangkupon,
                              Volksraad            Suyono, Apituley, Nya Arif, Jonkman, Mulia, Mohamad Ali, Yahya, Ratu

                         dari kalangan             Langie, dan Middendorp dengan status diterima. Mosi penerimaan
                             Bumiputra             Bumiputra untuk masuk sekolah militer Eropa di Magelang diajukan

                          adalah mosi              oleh Ratu Langie, Apituley, Suyono, dan Mulia dengan status mosi
                                                   ditahan. Mosi penerapan reformasi pemerintahan di Sumatera Selatan
                       pengangkatan                diajukan oleh Sukawati, Nya Arif, dan Soangkupon dengan status

                          komisi yang              dibatalkan. 238
                                                         Surat permohonan yang masuk ke Volksraad pada periode ini
                          mempelajari
                                                   adalah sebanyak 94 surat permohonan. Catatan surat permohonan
                      masalah antara               disusun sesuai abjad dari A hingga Z. Di antara permasalahan yang
                   pemerintah pusat                masuk adalah  aanleg van ladang (pembukaan ladang),  belasting

                     dan pemerintah                (pajak),  benoeming (pangangkatan),  bestuur (pemerintahan),
                                                   bezoldigingsregeling (aturan remunerasi),  diensttijdberekening
                      daerah di Jawa.
                                                   235  Ibid., hlm. 28- 32
                                                   236  Ibid.
                                                   237   Ibid.
                                                   238  Ibid., hlm. 28-30



                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   109
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd   109                                                              11/18/19   4:49 AM
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119