Page 129 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 129
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Schmutzer, Suyono, dan Dwijosewoyo.
3. Stenografische Commissie (Komisi Stenografis) bertugas untuk
memutuskan jika ada perselisihan dalam laporan stenografi.
Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara
anggotanya adalah Schmutzer dan Van Helsdingen.
4. Fondscommissie (Komisi Dana) membahas usulan-usulan
yang berhubungan dengan dana. Jabatan ketua komisi
dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Blaauw,
Suyono (pengganti), dan Kan.
Jumlah amandemen yang diajukan pada periode ini adalah
sebanyak 19 amandemen. Amandemen yang diajukan, antara lain
261
tujuh amandemen tentang anggaran tahun 1929, tiga amandemen
terkait rancangan ordonansi peninjauan kembali ketentuan retribusi
lahan pada periode persidangan 1927-1928, satu amandemen terkait
rancangan ordonansi pemindahan wewenang dewan provinsi dan
kabupaten, satu amandemen terkait rancangan perubahan ordonansi
satu kota praja, satu amandemen terkait rancangan ordonansi
pembentukan Provinsi Jawa Barat, satu amandemen terkait rancangan
ordonansi ratifikasi keputusan peminjaman dari Dewan Kota Praja
Surabaya, satu amandemen terkait rancangan ordonansi persetujuan
pemilihan kepala desa dan pemimpin di kota praja Bumiputra di luar
Jawa dan Madura, satu amandemen terkait rancangan ordonansi
perubahan peraturan sewa tanah di Vorstenlanden, satu amandemen
terkait rancangan keputusan anggaran untuk bagian pertama tahun
1929, satu amandemen terkait rancangan perubahan ordonansi pajak
perusahaan tahun 1925, satu amandemen terkait rancangan perubahan
peraturan lelang. 262
Pada periode persidangan Volksraad 1928–1929, jumlah mosi yang
Amandemen diajukan adalah sebanyak 41 mosi. Para anggota Volksraad Bumiputra
yang diajukan, yang mengajukan mosi, antara lain: (1) Dwijosewoyo, Suroso, Subrata,
Sutadi, dan Thamrin mengenai pengurangan bunga untuk bangunan
antara lain tujuh jenis A dari dua bulan menjadi satu bulan dengan status ditarik; (2)
amandemen Suroso, Stokvis, dan Dwijosewoyo mengenai tanaman wajib setelah
tentang anggaran mengijon padi di lahan yang disewakan pada perusahaan gula dengan
tahun 1929 status ditahan; (3) Stokvis, Dwijosewoyo, dan Jayadiningrat mengenai
pengaturan hipotek untuk Bumiputra dengan status ditolak; (4) Mulia,
261 Ibid., hlm. 27-30
262 Ibid.
dpr.go.id 124
A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 124 11/18/19 4:49 AM