Page 129 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 129

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                            Schmutzer, Suyono, dan Dwijosewoyo.
                                                         3.  Stenografische Commissie (Komisi Stenografis) bertugas untuk
                                                            memutuskan jika ada perselisihan dalam laporan stenografi.
                                                            Ketua komisinya adalah Ketua Volksraad, sementara
                                                            anggotanya adalah Schmutzer dan Van Helsdingen.
                                                         4.  Fondscommissie (Komisi Dana) membahas usulan-usulan
                                                            yang berhubungan dengan dana. Jabatan ketua komisi
                                                            dipegang oleh Ketua Volksraad, dengan anggota Blaauw,
                                                            Suyono (pengganti), dan Kan.


                                                         Jumlah amandemen yang  diajukan pada  periode ini  adalah
                                                   sebanyak 19 amandemen.  Amandemen yang diajukan, antara lain
                                                                           261
                                                   tujuh amandemen tentang anggaran tahun 1929, tiga amandemen
                                                   terkait rancangan ordonansi peninjauan kembali ketentuan retribusi
                                                   lahan pada periode persidangan 1927-1928, satu amandemen terkait
                                                   rancangan ordonansi pemindahan wewenang dewan provinsi dan
                                                   kabupaten, satu amandemen terkait rancangan perubahan ordonansi
                                                   satu kota praja, satu amandemen terkait rancangan ordonansi
                                                   pembentukan Provinsi Jawa Barat, satu amandemen terkait rancangan
                                                   ordonansi ratifikasi keputusan peminjaman dari Dewan Kota Praja
                                                   Surabaya, satu amandemen terkait rancangan ordonansi persetujuan
                                                   pemilihan kepala desa dan pemimpin di kota praja Bumiputra di luar
                                                   Jawa dan Madura, satu amandemen terkait rancangan ordonansi
                                                   perubahan peraturan sewa tanah di Vorstenlanden, satu amandemen
                                                   terkait rancangan keputusan anggaran untuk bagian pertama tahun
                                                   1929, satu amandemen terkait rancangan perubahan ordonansi pajak
                                                   perusahaan tahun 1925, satu amandemen terkait rancangan perubahan
                                                   peraturan lelang. 262
                                                         Pada periode persidangan Volksraad 1928–1929, jumlah mosi yang
                         Amandemen                 diajukan adalah sebanyak 41 mosi. Para anggota Volksraad Bumiputra

                       yang diajukan,              yang mengajukan mosi, antara lain: (1) Dwijosewoyo, Suroso, Subrata,
                                                   Sutadi, dan Thamrin mengenai pengurangan bunga untuk bangunan
                     antara lain tujuh             jenis A dari dua bulan menjadi satu bulan dengan status ditarik; (2)
                         amandemen                 Suroso, Stokvis, dan Dwijosewoyo mengenai tanaman wajib setelah
                   tentang anggaran                mengijon padi di lahan yang disewakan pada perusahaan gula dengan

                            tahun 1929             status ditahan; (3) Stokvis, Dwijosewoyo, dan Jayadiningrat mengenai
                                                   pengaturan hipotek untuk Bumiputra dengan status ditolak; (4) Mulia,


                                                   261   Ibid., hlm. 27-30
                                                   262  Ibid.




                                       dpr.go.id   124





         A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd   124                                                              11/18/19   4:49 AM
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134