Page 135 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang ditanyakan Kusumo Utoyo dalam mosinya, Fraksi Nasional yang
dipelopori oleh M.H. Thamrin menuntut pembatalan Wilde-school
ordonantie (Peraturan Perundang-undangan tentang Sekolah Liar) yang
kelak dikeluarkan pada 27 September 1933. Thamrin mengancam akan
mundur, jika tuntutannya tidak dipenuhi. Pemerintah pada akhirnya
mengalah, kemudian mencabut ordonansi tersebut pada 1 April 1934.
Jumlah amandemen yang diajukan pada periode persidangan
1929–1930 adalah 47 amandemen. Amandemen-amandemen tersebut
terdiri enam amandemen terkait persoalan anggaran tahun 1930, satu
amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi hingga perubahan
ordonansi pajak kemitraan, 17 amandemen terkait persoalan rancangan
ordonansi pengaturan lembaga kredit pemerintah Bumiputra di Jawa
dan Madura, empat amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi
pengaturan subsidi sekolah khusus guru Eropa, satu amandemen terkait
persoalan rancangan ordonansi pengambilalihan atas nama Kota Praja
Meester Cornelis terhadap sewa tanah dan hak atas beberapa lahan
lainnya ada satu amandemen, satu amandemen terkait persoalan
rancangan ordonansi peninjauan kembali aturan pernikahan dan
perceraian di kalangan Islam di Jawa dan Madura, empat amandemen
terkait persoalan rancangan penetapan ordonansi pertambangan yang
baru, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi peraturan
pensiun warga Hindia dengan aturan pengganti, dua amandemen terkait
persoalan rancangan ordonansi penetapan anggaran untuk Provinsi Jawa
Tengah, lima amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi Wetbuk
van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) untuk menangani
gejolak revolusi, satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi
perpindahan kepemilikan lahan milik pemerintah di Ciampea, Sadeng
atau Pengawungan, dan Cibunbulan, satu amandemen terkait persoalan
Pemerintah rancangan ordonansi perubahan peraturan lelang, dua amandemen

pada akhirnya terkait persoalan rancangan perubahan ordonansi Provinsi dan
mengalah, ordonansi pemilihan di Jawa pada tingkat provinsi dan kabupaten, serta
satu amandemen terkait persoalan rancangan ordonansi pengenalan
kemudian pemilihan Dewan Kota Praja Manado dan Banjarmasin, juga perubahan
mencabut komposisi Dewan Kota Praja Manado. 270

ordonansi
tersebut pada 1

April 1934.

270 Handelingen den Volksraad, zittingsjaar 1929-1930, hlm. 28-34

dpr.go.id 130

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 130 11/18/19 4:49 AM