Page 82 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

rancangan tersebut; dan (4) Rancangan keempat adalah peninjauan
kembali undang-undang alat pengukur yang diajukan pada 2 November
1922, dengan keputusan Volksraad menyepakati rancangan bersyarat,
yaitu mengikuti perubahan yang diajukan oleh Volksraad. 157
Pada periode ini, tidak ada usulan yang diajukan. Sementara
itu, tiga amandemen diajukan ke Volksraad. Amandemen pertama
membahas terkait tambahan anggaran umum untuk tahun 1923, dengan
ruang lingkup penetapan kenaikan jumlah subsidi dalam anggaran
sebanyak 3,000 gulden untuk Nederlandsch-Indische groep (Kelompok
Hindia-Belanda) dalam Interparlementaire Unie (Uni Antarparlemen),
Beberapa mosi yang diajukan oleh Schumann, Kusumo Yudo, Bergmeijer, Cramer, dan
yang diajukan Kan. Amandemen ini diterima Volksraad. Amandemen kedua adalah
dengan pengusul peninjauan kembali peraturan pemerintah yang dicatat pada bagian

kalangan lain, sedangkan amandemen ketiga adalah peninjauan kembali undang-
undang alat ukur yang diajukan oleh s’ Jacobs, Rup, dan Westra dengan
Bumiputra, antara status amandemen yang juga diterima Volksraad. 158
lain mosi tentang Mosi yang diajukan pada periode persidangan biasa kedua di
desentralisasi tahun 1922 ini ada sebanyak 16 mosi. Mosi-mosi tersebut dicatat sesuai

(perluasan abjad, antara lain: A untuk Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap
(Aneta/Kantor Berita Hindia-Belanda); B untuk Belasting (pajak) dan
hak pilih bagi Bezoldiging (remunerasi); D untuk Decentralisatie (desentralisasi); P
Bumiputra) untuk Pensioenen (pensiun); R untuk Rechtschool (sekolah hukum),
Regeeringsreglement (peraturan pemerintah), dan Regeeringsverklaring
(penjelasan pemerintah); S untuk Schoolgelden (uang sekolah); V untuk
Volksgezondheid (kesehatan masyarakat) dan Volksraad; dan W untuk
Wachtgeldregeling (peraturan uang tunggu). 159
Beberapa mosi yang diajukan dengan pengusul kalangan
Bumiputra, antara lain mosi tentang desentralisasi (perluasan hak pilih
bagi Bumiputra) yang diajukan oleh Dwijosewoyo sejak sidang biasa
kedua tahun 1921, dengan keputusan ditunda hingga pembahasan
pengaturan sistem pemilihan yang baru. Mosi lainnya adalah mosi
untuk tidak memindahkan sekolah hukum di Batavia ke Surabaya
yang diajukan oleh Van Gennep, Jayadiningrat, dan Ten Berge. Mosi
yang berkaitan dengan penjelasan pemerintah mengenai perlunya
penjelasan reformasi ketatanegaraan diajukan oleh Jayadiningrat,
Schumann, Waworuntu, Kan, dan s’ Jacobs sejak persidangan biasa
kedua tahun 1918 dengan keputusan pembahasannya ditunda karena

157 Ibid.
158 Ibid.
159 Ibid., hlm. 8-9

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 77
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 77 11/18/19 4:48 AM