Page 83 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

menunggu konstitusi ketatanegaraan yang baru, dan kemudian dicabut
pada persidangan biasa kedua tahun 1922. Mosi lain yang berhubungan
dengan penjelasan pemerintah adalah mengenai reformasi konsitusi
ketatanegaraan di Hindia-Belanda yang bersamaan dengan
pembentukan sebuah parlemen dengan wewenang legislatif penuh
dan pemerintah yang bertanggung jawab pada parlemen tersebut.
Mosi ini diajukan oleh Dwijosewoyo dan Cramer sejak persidangan
biasa kedua tahun 1918 dengan keputusan pembahasannya ditunda
karena menunggu konstitusi ketatanegaraan yang baru dan kemudian
dicabut pada persidangan biasa kedua tahun 1922.
Mosi lain yang melibatkan anggota Volksraad dari kalangan
Bumiputra adalah mengenai kesehatan masyarakat terkait perubahan
dari Burgerlijken Geneeskundige Dienst menjadi Dienst voor de
Volksgezondheid yang diajukan oleh Kies, Mandagie, Jayadiningrat,
dan Cramer dengan keputusan diterima. Mosi lain adalah pemberian
hak angket kepada Volksraad yang diajukan oleh Cramer, Waworuntu,
Rivai, dan Kan dengan keputusan pembahasannya ditunda karena
menunggu konstitusi ketatanegaraan yang baru dan kemudian dicabut
pada persidangan biasa kedua tahun 1922. 160
Surat-surat permohonan yang masuk ke Volksraad dalam
periode persidangan biasa kedua tahun 1922 sebanyak 34 surat
permohonan. Surat-surat tersebut dicatat secara alfabetis, dimulai
dengan abjad A untuk Adat-toestanden (situasi Adat); B untuk
Belasting (pajak), Benoeming negeri-hoofd (pengangkatan kepala
negeri), dan Benoemingsreglement (peraturan pengangkatan); D untuk
Duurtetoeslag (biaya tambahan); E untuk Electric gemeentebedrijf
Surat-surat (perusahaan listrik kotapraja); G untuk Grond (tanah) dan Gronden
permohonan (tanah); H untuk Herplaatsing in ‘s Landsdienst (penempatan kembali

yang masuk di dinas pemerintah) dan Hollandsch Inlandsche school (sekolah Belanda
ke Volksraad untuk Bumiputra); K untuk Klachten (keluhan); L untuk Landraadvonnis
(keputusan pengadilan negeri); M untuk Militaire Dienst (dinas militer);
dalam periode O untuk Ondersteuning verzoekschrift (surat permohonan dukungan),
persidangan biasa O untuk Ontheffing (pembebasan), dan Ontslag (pemecatan); P

kedua tahun 1922 untuk Passagegelden (uang perjalanan), Pensioen (pension), dan
sebanyak 34 surat Preventieve hechtenis (penahanan preventif); S untuk Schadevergoeding
(kompensasi), Statuten-goedkeuring (persetujuan hukum), dan
permohonan. Studiebeurs (beasiswa); dan W untuk Weduwen-en wezenpensioen
(pensiun para janda dan yatim piatu). Persoalan yang terbanyak dari

160 Ibid., hlm. 8-9

dpr.go.id 78

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02A CETAK.indd 78 11/18/19 4:48 AM