Page 234 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 234
MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
Rp 2,3 miliar. “Ini sumbangan terbesar yang pernah diterima pesantren ini,”
kata Abdul Ghali dalam sambutannya, Kamis, 29 Juli 2021.
Rachmat Gobel melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan
pesantren tersebut. Dalam sambutannya, Rachmat menegaskan, pesantren
merupakan pilar penting dalam pembangunan sumberdaya manusia yang
berkualitas. Pendidikan, selain menekankan iptek, juga harus menguatkan
imtak. Ada filososfi penting yang harus dipahami bersama. Sebelum kita
memproduksi sesuatu maka yang harus kita lakukan lebih dulu adalah
membangun sumberdaya manusianya.
“Kita ingin Gorontalo menjadi provinsi termakmur nomor lima di Indonesia
dan pesantren harus berkontribusi menyiapkan sumberdaya manusianya.
Dengan meningkatkan kualitas lembaga, sarana, dan prasarananya, kita
harapkan kualitas sumberdaya lulusannya pun akan meningkat dengan lebih
baik lagi,” katanya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,
pesantren atau dalam basa lain disebut dayah, meunasah, atau surau memiliki
peran yang strategis dan memiliki sejarah yang panjang sejak sebelum
Indonesia merdeka. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan
asas-asas penyelenggaraan pesantren adalah: (a) Ketuhanan Yang Maha
Esa; (b) kebangsaan; (c) kemandirian; (d) keberdayaan; (e) kemaslahatan; (f)
multikultural; (g) profesionalitas; (h) akuntabilitas; (i) keberlanjutan; dan (j)
kepastian hukum.
Sedangkan tujuan penyelenggaraan
pesantren, seperti disebutkan pada Pasal 3,
yaitu: (a) membentuk individu yang unggul
di berbagai bidang yang memahami dan
mengamalkan nilai ajaran agamanya dan
atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri,
tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
(b) membentuk pemahaman agama dan
keberagamaan yang moderat dan cinta tanah
air serta membentuk perilaku yang mendorong
terciptanya kerukunan hidup beragama; (c)
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan
pendidikan warga negara dan kesejahteraan
sosial masyarakat.
dpr .g o.id 237