Page 39 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 39
dari senayan untuk indonesia
Tidak hanya sampai di situ. DPR juga tidak mudah
untuk dipanggil menjalani pemeriksaan. Mereka dilindungi
Pasal 245 yang berbunyi, ‘Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan
terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden
setelah mendapat pertimbangan dari MKD’.
Pasal 73 juga mengesankan seolah-olah DPR dapat
bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun yang
menentangnya. Pasal ini mengatur kewenangan DPR
dengan bantuan Polri memanggil paksa siapa pun yang
sudah tiga kali berturut-turut mangkir dari panggilan.
Berbagai kontroversi ini
memunculkan stigma DPR kebal
hukum dan antikritik. Siapa pun
bisa berurusan dengan hukum
jika mengkritik DPR. Stigma ini
coba diluruskan. Salah satu upaya
meluruskan itu adalah
dengan membuat
Lomba Kritik DPR
yang diinisiasi
Ketua DPR
RI, Bambang
Soesatyo.
2
