Page 130 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

BAB IV
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA

tidak memerlukan perubahan konstitusi, sepanjang
memberikan parlemen satu dari dua kekuatan: kekuatan
untuk mengganti menteri atau (lebih umum) kekuatan

untuk memblokir undang-undang, terutama anggaran.
Kekuatan konstitusional ini negatif-parlemen dapat
melumpuhkan pemerintah, tetapi raja mempertahankan
kekuatan nominal untuk menunjuk kabinet. Parliamen-
tarisme tercapai ketika raja menyadari bahwa kabinet
mana pun tanpa dukungan parlementer tidak dapat
memerintah, dan bahwa hanya ada sedikit pilihan selain
mengizinkan partai untuk menunjuk pemerintah.

Parliamentarisme juga membutuhkan partai. Parlemen
yang terus-menerus mengubah faksi atau hanya terdiri
dari kumpulan orang independen, dapat mengalahkan

pemerintah dalam hal-hal spesifik atau mengganti
menteri, tetapi tidak dapat merumuskan program atau
membentuk pemerintahan sendiri. Hanya partai-partai
yang dapat membuat parlemen lebih tahan lama, dan
memberikan kemampuan untuk mendikte komposisi
kementerian kepada monarki. Akhir-nya, raja harus
mendelegasikan kekuasaannya kepada kementerian,
dalam realitas maupun secara formalitas. Ia tidak dapat
menjalankan pemerintahan secara paralel. Dalam

praktiknya, raja sering menunda menyerahkan kendali

123 DPR RI