Page 142 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 142
BAB IV
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA
fungsi pemerintahan telah terbagi menjadi permasalahan
yang ada di bawah kendali Parlemen (seperti perpajakan)
dan yang tidak secara langsung dikontrol (bagian dari hak
prerogatif pemerintah).
Inti dari revolusi adalah untuk membangun prinsip
bahwa tiga cabang kekuasaan (Kerajaan, Kelompok
Bangsawan dan House of Commons), bertindak secara
kolektif dan mengendalikan semua fungsi dari pemerintah
(walaupun dalam prakteknya banyak bidang tetap menjadi
hak prerogatif kerajaan hingga saat ini). Rasionalisasi di
balik menempatkan kewenangan tiga cabang kekuasaan
dalam parlemen adalah untuk menciptakan basis yang
kuat sebagai dasar legitimasi Undang-undang. Langkah-
langkah hukum, bersama-sama diberlakukan, menjadi
yang lebih unggul melampaui tindakan parlemen,
hak prerogatif kekuasaan raja, atau kekuasaan hukum
umum lembaga peradilan. Kesepakatan yang dicapai
pada tahun 1688 dan etos kedaulatan pemerintahan
kemudian dikompromikan, dengan perluasan hak pilih,
pengurangan kekuasaan kerajaan (terutama di bawah Ratu
Victoria), hilangnya kekuasaan setara para bangsawan
dalam proses legislatif, munculnya partai-partai politik di
tingkat nasional, dan peningkatan secara terus-menerus
untuk volume kerja pemerintah. Pada tahun 1850, tak
135 DPR RI
