Page 144 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 144
BAB IV
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA
Commons, Reform Act tahun 1832 berhasil menghindari
otokrasi (pemerintah oligarkis) maupun pemerintahan
yang terlalu didominasi opini publik, sebagaimana
dimaksudkan oleh para pendukungnya (misalnya Lords
Melbourne dan Holland). Undang-undang ini juga berhasil
membangun pemerintahan parlementer secara mapan
di Inggris. Tahun 1832 ditandai dengan posisi puncak
parlemen sebagai lembaga. House of Commons belum
pernah, dan tidak pernah lagi berposisi sangat penting
seperti saat itu. Tahun 1832 pemerintahan beralih ke
pemerintah berdasarkan wakil-wakil terpilih dari kelas
menengah. Tujuan dari konsep lama, seperti checks
and balances, akan dapat dicapai dengan keseimbangan
kekuatan antara pemerintah dan parlemen. Pada tahun
1832, seorang sarjana muda yang bernama John James
Park memperkenalkan istilah “parliamentary government”
untuk menggambarkan pergeseran dari “oligarchic
government”. Apakah itu berarti cabang eksekutif telah
digabung menjadi legislatif, atau legislatif digabung ke
dalam eksekutif adalah pertanyaan berbeda. Faktanya
adalah bahwa eksekutif dan legislatif bergabung, tidak
dipisahkan.
Dalam sistem baru ini, House of Commons adalah
wilayah otonom dimana eksekutif, sebagaimana diatur
137 DPR RI
