Page 145 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

FAHRI HAMZAH
DAULAT RAKYAT
Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi

dalam kabinet, menarik otoritasnya. Agar berfungsi
dengan baik, wewenang eksekutif harus diisolasi dari
dua sumber saingan kuat – kerajaan dan rakyat. Pada

kenyataannya, upaya kerajaan untuk mengendalikan
parlemen terbukti selalu gagal.
Untuk mengilustrasikan ini, pada musim gugur tahun
1834, William IV membubarkan Kabinet Lord Melbourne.

Tindakan ini dipandang oleh beberapa kelompok sebagai
pelaksanaan hak prerogatif tirani dan penyalahgunaan
kebijaksanaan eksekutif. Namun pelaksanaan kekuasaan
raja terbukti tidak efektif, ketika Melbourne kembali
menjadi Perdana Menteri setahun kemudian. Dengan kata
lain, Kerajaan kehilangan kekuasaan, setelah Undang-
undang 1832, membuktikan aspek yang lebih jauh dari

kondisi politik yang kemudian membuka jalan bagi
demokrasi, dimana kekuasaan politik telah bergeser dari
kerajaan ke House of Commons.
Penyelesaian konstitusional berlanjut pada tahun 1867,

dimana pada tahun itu ditegakkan sistem pemerintahan
parlementer yang telah dimulai pada tahun 1832. Hak pilih,
pemerintahan, dan reformasi administratif tidak secara
eksplisit dan fundamental mengubah konsepsi legal dari
konstitusi. Gelombang ketiga reformasi antara tahun 1883
dan 1885 merasionalisasi sistem pemilu menjadi seragam

138 DPR.GO.ID