Page 141 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 141

FAHRI HAMZAH
                                     DAULAT RAKYAT
                           Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi



                 pada tahun 1905, “tidak ada yang dapat meragukan bahwa
                 pada tahun 1900, dan bahkan, jauh sebelum tahun 1900,
                 Konstitusi Inggris telah berubah menjadi sesuatu seperti

                 demokrasi.” 73
                   Motivasi dan tujuan dari Reform Act tahun 1832 dan 1867
                 tidak lain adalah demokrasi.  Pada waktu itu, konsekuensi
                 konstitusional memperluas hak pilih telah menimbulkan

                 kekhawatiran di kalangan kelompok mapan, yang hendak
                 mempertahankan hak prerogatif dan privilege. Namun di
                 lain sisi sekaligus ingin mencegah tindakan sewenang-
                 wenang dari monarki atau dari lembaga negara yang
                 sangat kuat. Undang-undang dibuat sebagai “mekanisme
                 untuk inklusi dan eksklusi, menentukan  argumen
                 mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan,

                 sebagaimana juga menentukan siapa yang bertindak dan
                 saluran prosedur yang harus diikuti untuk mengatasi
                 keluhan masyarakat pemilih.”
                   Satu penolakan konstitusional  Reform Acts adalah

                 untuk mengubah keseimbangan Konstitusi yang dianggap
                 ideal pada abad kedelapan belas. Konstitusi seimbang
                 saat  itu  bergantung  pada  keberadaan  kelas  tradisional
                 dalam pemerintahan. Sebelum Revolusi tahun 1688-89


                 73    Jo Eric Khushal Murkens, “Unintended Democracy: Parliamentary Reform in the UK”,
                      in  K.L.  Grotke  and  Markus J. Prutsch,  Constitutionalism,  Legitimacy,  and Power:
                      Nineteenth-Century Experiences, Oxford, UK, Oxford University Press, 2014 pp 351-370



                                           134 DPR.GO.ID
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146