Page 172 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 172
BAB IV
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA
disahkan Bundestag, dan bahkan langsung diberlakukan,
jika diputuskan bertentangan dengan Konstitusi. Partai
oposisi yang ada di parlemen juga dapat mengajukan
peninjauan Undang-undang pada Mahkamah Konstitusi
Federal. Ini memberikan tambahan peluang di Bundestag
sehubungan relasi mayoritas-minoritas. Dengan
demikian, Undang-Undang Dasar berisi mekanisme
untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tunduk pada
checks and balances.
Kesulitan muncul dalam sistem parlemen Jerman
ketika kewenangan - terutama dalam hal legislasi - yang
tidak dapat secara jelas dialokasikan apakah wilayah
Federasi atau Länder. Hal ini juga terjadi apabila sebagian
besar pemerintah di Länder dalam situasi politik yang sulit
dalam hubungannya dengan Pemerintah Federal. Dalam
situasi tersebut, sudut pandang yang berbeda sering
timbul, menyebabkan konflik dan kadang hanya untuk
unjuk kekuatan, dengan tujuan mengalahkan pemerintah
Federal dan memaksa untuk tidak mensahkan Undang-
undang apabila mungkin.
Sebagai gambaran, ini terjadi pada tahun 1997/98, ketika
mayoritas Sosial Demokrat di Bundesrat mengalahkan
pengajuan rancangan Undang-undang Perpajakan oleh
Pemerintah Federal dari Kristen Demokrat. Banyak
165 DPR RI
