Page 219 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

FAHRI HAMZAH
DAULAT RAKYAT
Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi

paling jauh hanya dapat disebut sebagai “co-legislator”
daripada “legislator” yang sepenuhnya. 110 Tidak semua ahli
menyetujui penggunaan istilah co-legislator ini karena

masih memberikan kesan seolah DPD adalah lembaga
yang menjalankan fungsi legislasi. Sebenarnya, istilah co-
legislator itu sendiri sudah menunjukkan kedudukannya
yang lemah dalam bidang legislasi, karena sifatnya hanya
menunjang. Namun, jika dikatakan bahwa DPD tidak
memiliki fungsi yang bersifat legislatif sama sekali, juga
tidak tepat, karena sesuai dengan latar belakang ide
pembentukannya, DPD dimaksudkan untuk bekerja di
bidang legislatif. Karena itu, tidak perlu ada keberatan

atas pemakaian istilah ini sepanjang dimaksudkan hanya
untuk pengertian fungsi yang “bersifat legislatif” secara
terbatas.

Penguatan peran DPD membutuhkan serangkaian
langkah yang strategis di masa akan datang. Konsolidasi
internal dalam tubuh DPD menjadi prasyarat mutlak
untuk menentukan arah dan strategi komunikasi politik
dengan pihak-pihak eksternal DPD.

Penentuan peran DPD sebagai bagian dari reformasi
parlemen, tentu tidak lepas dari proses legislasi yang ada

110 Asshiddiqie, Op.cit

214 DPR.GO.ID