Page 214 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 214
BAB V
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI INDONESIA
5.4. Posisi Dewan Perwakilan Daerah
Dalam kategorisasi Asshiddiqie, secara umum ada tiga
prinsip perwakilan yang dikenal di dunia, yaitu :
106
1. Representasi politik (political representation)
2. Representasi teritorial (territorial representation)
3. Representasi fungsional (functional representa-
tion)
Yang pertama adalah perwakilan melalui prosedur
partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi modem.
Namun, pilar partai politik ini dipandang tidak sempurna
jika tidak dilengkapi dengan sistem “double-check”, agar
aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat benar-benar
dapat disalurkan dengan baik. Karena itu, diciptakan
pula adanya mekanisme perwakilan daerah (regional
representation) atau perwakilan teritorial (territorial
representation).
Untuk negara-negara besar dan kompleks, apalagi
negara-negara yang berbentuk federal, sistem double-
checks ini dianggap lebih ideal. Karena itu, banyak di
antaranya mengadopsi keduanya dengan membentuk
struktur parlemen bikameral atau dua kamar.
106 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008
209 DPR RI
