Page 212 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

BAB V
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI INDONESIA

tersedia dan disediakan secara baik oleh unit-unit yang
ada di DPR. Selain itu, penguatan kelembagaan legislatif
adalah pula merancang-bangun alur kegiatan legislasi

mulai dari penyiapan bahan sampai ke publikasi produk
harus lebih jelas, ringkas, mudah, dan pasti.

5.3. Kemandirian DPR RI

Agenda ketiga adalah kemandirian DPR RI. Di dunia
internasional, dalam dua dekade terakhir otonomi parlemen
sudah menjadi isu penting bagi penguatan keparlemenan.
Peresmian otonomi parlemen (autonomy of parliament)

telah dilakukan oleh Association of Secretaries General of
Parliaments (ASGP) pada tahun 1998 melalui hasil studi
yang telah disetujui di Moskow dan dipublikasikan dalam
the Constitutional and Parliamentary Information. Studi
lanjut tentang kemandirian parlemen terus dilakukan
dan laporan tentang “Autonomy Parliament in Its Various
Aspect” telah disusun dan disetujui pada pertemuan ASGP
pada tanggal 3 Mei 2007 di Bali.

Menurut Inter-Parliamentary Union (2010), penerapan
prinsip-prinsip otonomi parlemen menunjukkan beberapa
aspek perbedaan meskipun secara umum dititik-beratkan

pada parliamentary responsibility for its own staffing,

207 DPR RI