Page 320 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

yang muncul selama ini dan bagaimana mengatasinya. Termasuk bagaimana
mengatasi perusahaan pinjol yang beroperasi dari luar negeri. Ini harus
segera dilakukan agar situasi tidak semakin memburuk.
Menurut data Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), penegakan hukum penanganan pinjol masih menghadapi banyak
masalah, terutama yang ilegal. Mereka sulit untuk ditangani karena
dari pemilik pinjol ilegal karena hanya 22% saja yang memiliki server di
Indonesia. Sedangkan, 44% lainnya tidak terdeteksi dan sisanya berada di
luar negeri.
Wakil rakyat dari Partai Nasdem ini menilai, maraknya pinjol ini juga
harus menjadi indikator bagi otoritas keuang untuk perlu instrospeksi bagi
lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan PNM. “Maraknya
pinjol tidak terlepas dari ketidakmampuan bank, koperasi dan PNNM
menjangkau orang-orang yang sedang kesusahan tersebut,” katanya.
Karena itu, Gobel berpendapat, pemerintah dan otoritas keuangan segara
memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan PNM. “Berikan
prosedur yang lebih mudah,” katanya. Selain itu, katanya, juga memperkuat
jejaringnya agar bisa menjangkau ke seluruh pelosok negeri.
Menurut survei Bank Indonesia (BI), pelaku usaha kecil yang sudah
mendapat aliran kredit dari bank sebenarnya baru mencapai 30,5% dari
total UMKM yang ada di dalam negeri. Sementara sisanya 69,5% belum
mendapat akses kredit dari bank dan dari jumlah ini sekitar 43% dinilai
sangat membutuhkan kredit dengan potensi bisa mencapai Rp 1.600 triliun.
“Jadi credit gap atau kesejangan kredit masih tinggi, oleh karena itu tidak
boleh menyalahkan masyarakat jika mereka tergiur dengan pinjol. Mereka
sangat membutuhkan pembiyaan, tapi bank, koperasi dan PMN tidak mampu
melayani kebutuhan itu. Kondisi inilah yang harus dibehani,” kata Rachmat
Gobel.
Dari sisi regulasi, menurut Rachmat Gobel, perlindungan terhadap
masyarakat belum kuat karena kehadiran perusahaan pinjol baru diatur
berdasarkan Peraturan OJK No.77 Tahun 2016. Selain itu, sampai saat ini
UU Perlindungan Data Pribadi belum juga bisa disahkan karena pemerintah
tidak setuju dibentuknya lembaga pengawas yang bersifat independen.
Terkait dengan aktivitas keuangan digital seperti pinjol, Indonesia
membutuhkan UU Financial Technology (Fintech) dan UU Perlindungan
Data Pribadi. Namun sampai saat ini UU Fintech masih menjadi wacana,
sementara untuk pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi terganjal sikap
pemerintah. (*)

302