Page 315 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 315

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

                       “Jika tidak  ada upaya kongkrit untuk mendorong pertumbuhan
                    konsumsi, termasuk di sektor pemerintah, bisa dipastikan pencapaian target
                    pertumbuhan 2021 ini bisa terganggu dan ini akan memberi dampak luas,”
                    kata Rachmat Gobel.
                       Menurut data Kantor Menko Perekonomian, per 5 November lalu realisasi
                    penyerapan dana PEN baru mencapai baru mencapai 61,3% atau senilai Rp
                    456,35 triliun dari pagu Rp 744,77 triliun. Penyerapan ini tergolong lambat,
                    karena waktu yang tersisa untuk menuntaskan realisasi dana ini agar sesuai
                    target tinggal 2 bulan.
                        Penyerapan terendah pada dukungan UMKM dan korporasi yang baru
                    mencapai Rp 62,60 triliun atau 38,5% dari pagu Rp 162,40 triliun. Penyerapan
                    tertinggi pada insentif usaha, realisasi insentif usaha mencapai 95,8% dari
                    pagu Rp 62,83 triliun dan perlindungan sosial mencapai Rp 125,10 triliun
                    atau 67% dari pagu Rp 186,64 triliun.
                       Lainnya, realisasi anggaran untuk klaster kesehatan mencapai 54,3% atau
                    Rp 116,82 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun dan program prioritas mencapai
                    Rp 65,69 triliun atau 55,7% dari pagu Rp 117,94 triliun.
                       Mengenai penyerapan dana APBD, menurut data Kementerian Keuangan
                    melaporkan,  melaporkan  realisasi belanja  hingga  akhir  September  masih
                    rendah,  baru  mencapai  Rp  603,57 triliun  secara  year  on  year  (yoy)  atau
                    kontraksi 2,11% dibandingkan periode yang sama tahun  lalu tercatat Rp
                    616,59 triliun. Angka tersebut baru memenuhi  49,56% dari pagu belanja
                    sebesar Rp 1.217,74 triliun.
                       “Baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  harus  segera mendorong
                    percepatan belanja untuk memacu pertumbuhan  ekonomi di sisa waktu
                    Kuartal IV ini,” ujar Rachmat Gobel.
                       Rachmat Gobel cukup yakin, jika pemerintah pusat dan daerah mampu
                    mendorong percepatan realisasi pos belanja APBN dan APBD, peluang untuk
                    mencapai target partumbuhan ekonomi untuk 2021 bisa tercapai. Dengan
                    terus diperlonggarnya pelaksanaan PPKM, mobilitas ekonomi diharapkan
                    bisa meningkat seperti terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).
                       Berdasarkan  survei  Bank  Indonesia,  seiring dengan  diperlonggarnya
                    PPKM, sejak  Oktober lalu  konsumen  kembali  optimistis  akan  kondisi
                    perekonomian. IKK pada  Oktober berada di  level 113,4 atau lebih  tinggi
                    dibandingkan bulan sebelumnya pada 95,5.
                       “Momentum  untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi sepanjang
                    Kuartal IV ini cukup terbuka, dan ini yang harus dimanfaatkan oleh
                    pemerintah dengan mempercepat penyerapan pos belanja APBN dan APBD,’
                    kata Rachmat Gobel. (*)


                                                       297
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320