Page 98 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 98

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN
                   Memperkuat Daya


                   Saing Melalui Agenda

                   Diplomasi Parlemen












                            i era globalisasi, tidak ada satupun negara yang bisa mengisolasi
                            diri. Semakin deras arus globalisasi, kian besar kebutuhan untuk
                            memperkuat kerjasama dengan negara lain.  Menggali berbagai
                 Dmanfaat dalam  hubungan  kerjasama, menjadi  salah satu  kunci
                   untuk  mencapai  kepentingan nasional, termasuk  dalam  bidang  ekonomi.
                   Diplomasi  tidak  lagi    bisa  terpaku  pada  urusan  politik  dan  keamanan,
                   kepentingan ekonomi kini semakin menonjol.
                      Diplomasi  ekonomi  adalah  pengelolaan hubungan  luar  negeri  untuk
                   memaksimalkan keunggulan  dari sumber daya yang ada, guna memperoleh
                   nilai tambah yang lebih tinggi bagi kepentingan rakyat. Diplomasi ekonomi
                   harus dilandasi kepentingan untuk memperkuat daya saing berdasarkan
                   keunggulan komparatif.
                      “Masing-masing negara punya keunggulan, bagaimana kita membangun
                   kerjasama agar keunggulan ini bisa dikelola untuk disinergikan agar bisa
                   mendapat nilai tambah  yang lebih tinggi,” kata Ketua DPR RI/Korinbang
                   Rachmat Gobel.
                      Atas dasar pemikiran  itulah,  dalam  Masa Persidangan Tahun  Sidang
                   2020-2021, Rachmat  Gobel  memimpin  delegasi diplomasi  DPR  RI  ke
                   sejumlah negara  yaitu Turki, Uzbekistan dan Belarusia. Disamping itu, ia
                   juga menghadiri sejumlah forum internasional dan menerima perwakilan
                   negara sahabat.
                      Diplomasi adalah bagian tanggung jawab DPR seperti diamanahkan UU
                   No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam penjelasan pasal
                   5 ayat 2, secara  eksplisit disebutkan, Hubungan Luar Negeri terdiri dari
                   pemerintah dan nonpemerintah, dimana DPR RI masuk di dalamnya. Pasal
                   ini mengamanatkan agar DPR RI  aktif mendukung diplomasi pemerintah.
                      Selain itu tanggungjawab DPR dalam diplomasi juga ditetapkan melalui
                   UU No 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014


                                                      80
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103