Page 95 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

Untuk infrastruktur ditargetkan pembangunan jaringan irigasi seluas
5.000 hektare, pembangunan bendungan lanjutan 33 unit dan bendungan
baru 4 unit. Selanjutnya rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 hektare
oleh pusat dan 93.330 hektare oleh daerah, pengembangan 200 unit lumbung
pangan, 66 pelabuhan perikanan, dan 90 balai benih di daerah.
Rencana kerja strategis untuk mencapai target tersebut antara lain
meningkatkan efektivitas program Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food
Estate), mengarahkan subsidi pupuk lebih tepat sasaran lewat penggunaan
Kartu Tani. Mendorong restorasi lahan gambut, perlindungan hutan,
pengelolaan air, pengendalian aktivitas pembakaran hutan, dan promosi
praktik pertanian berkelanjutan.
Pemerintah juga akan melakukan perbaikan kebijakan terkait importasi
produk pangan strategis dengan meningkatkan akurasi data produksi
pangan nasional dan alokasi impor dengan menggunakan Neraca Komoditas
pada Sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Anggaran Koperasi dan UMKM
Untuk UMKM, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk terus mendukung
kelompok pelaku usaha ini agar mampu bertahan, berkembang, dan
bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi pemulihan
ekonomi. Sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB, sektor ini berperan
penting bagi pemulihan ekonomi nasional.
Alokasi dana APBN 2022 untuk klaster UMKM mencapai Rp 95,87
triliun. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program seperti subsidi
bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk mendukung
perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan
kredit modal kerja UMKM. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan
Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM
Ditanggung Pemerintah.
Rachmat Gobel memberi perhatian besar terhadap anggaran UMKM ini.
Ia meminta, realisasi dan penyerapan dana untuk sektor ini harus lebih
ditingkatkan. Sering terjadi selama ini, serapannya tergolong lambat dan
rendah.
“Realisasi dukungan UMKM belum maksimal, padahal sektor ini punya
peran penting bagi pemulihan ekonomi. Kondisi ini terjadi karena belum
ada konduktor yang kuat dalam menyatukan kebijakan pengembangan
KUMKM,” kata Rachmat Gobel.
Keprihatinan Rachmat Gobel tersebut bisa dipahami karena realitanya
memang penyerapan anggaran UMKM sering terhambat. Tidak hanya dana

77