Page 312 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 312

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  ketentuan-peraturan seperti tertera dalam pasal 8 ayat 2 ketetapan
                                                  No. II/MPRS/ 1960, di bawah ini bahwa :
                                                                                      452

                                                                   “untuk menjamin pembangunan semesta
                                                             berencana 8 tahun 1961-1969, pelaksanaan
                                                             pembangunan  ditetapkan  dengan  ketentuan
                                                             perundang-udangan atau pasal 7 ayat 2 yang
                                                             menentukan bahwa “apabila guna pembiayaan
                                                             pembangunan perlu diadakan kerjasama ekonomi
                                                             dan  tekhnik  dengan  luar  negeri,  hal  demikian
                                                             disusun dalam perundang-undangan bersama-sama
                                                             dengan Dewan Perwakilan Rakyat”.


                                                       Rancangan-rancangan Undang-Undang yang pada tahun 1961
                                                  diselesaikan oleh DPR-GR bersama-sama dengan pemerintah, sesuai
                                                  dengan ketetapan-ketetapan MPRS, di antaranya adalah :
                                                                                                     453
                                                       1.   RUU tentang Wajib Kerja Sarjana, yang mengatur penetapan
                                                          dan penggunaan tenaga-tenaga sarjana dalam rangka
                                                          pembangunan semesta;
                                                       2.  RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang, untuk
                                                          menertibkan pengumpulan uang dan barang, sehingga dapat
                RUU tentang Wajib
                                                          berguna bagi masyarakat yang sedang membangun;
                       Kerja Sarjana,                  3.  RUU  tentang  perguruan  tinggi.  RUU  ini  yang  mengatur

                    yang mengatur                         soal-soal pokok dalam bidang perguruan tinggi pemerintah
                     penetapan dan                        maupun swasta (mengenai fungsi, status, wewenangnya dan
                                                          lain-lain) dimaksudkan untuk mendidik kader-kader ahli
                        penggunaan
                                                          pembangunan;
                              tenaga-                  4.  Beberapa RUU-RUU pokok, yaitu RUU Pokok Kejaksaan dan

                     tenaga sarjana                       RUU Kepolisian Negara sebagai Penegak Hukum atau Alat
                       dalam rangka                       Revolusi yang terutama bertugas berturut-turut sebagai
                                                          penuntut umum dan untuk keamanan di dalam negeri dapat
                     pembangunan
                                                          menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya; selanjutnya
                              semesta                     RUU pokok kepegawaian untuk menjamin kedudukan

                                                          hukum pegawai negeri, sehingga dapat dijadikan dasar yang
                                                          kuat untuk penyusunan apatur negara yang berdaya-guna
                                                          sebagai alat revolusi, sesuai dengan haluan negara dan haluan
                                                          pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan-
                                                          ketetapan No. I dan No. II/MPRS/ 1960
                                                  452  Ibid., hlm. 298-299
                                                  453  Ibid., hlm.  299




                                     dpr.go.id   310
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317