Page 310 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.4.2 Produk DPR-GR tahun 1961: (22 UU
dan 4 Penyataan Pendapat)

Selama tahun 1961 DPR-GR bersama-sama dengan pemerintah
telah menghasilkan 22 undang-undang, mulai dari UU No. 1 tahun 1961
– UU No. 22 tahun 1961. Sebagian besar dari 22 UU yang dikeluarkan
ini banyak dipengaruhi oleh hasil-hasil Sidang MPRS ke-1 di Bandung
yang berlangsung dari tanggal 10 November hingga 7 Desember 1961.
Ke-22 UU ini berturut-turut dimuat dalam Lembaran Negara No. 3,
9, 14, 15, 20, 21, 22, 207, 214, 215, 216, 238, 245; 246; 254, 255, 259, 263,
276, 288, 290, dan 302 tahun 1961. 446
Sidang MPRS ke-1 ini menghasilkan Ketetapan MPRS (Tap MPRS)
No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar
Haluan Negara dan Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis
Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan
Pertama 1961-1969. 447
Dari sekian banyak RUU yang dibahas, salah satu RUU yang
meminta perhatian besar DPR-GR sesudah selesai Sidang I MPRS
Dari dan dipengaruhi oleh ketetapan-ketetapan MPRS adalah RUU
sekian banyak RUU tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan
Pemerintah pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1
yang dibahas, salah Januari 1961 menjadi Undang-Undang. Materi dari RUU ini meliputi
satu RUU yang 41 Undang-Undang Darurat, 29 Perpu tahun 1959 dan 56 Perpu

meminta perhatian tahun 1960. Jadi, total keseluruhan meliputi 126 materi perundang-
besar DPR-GR undangan. 448 Memusyawarahkan lebih dari 100 buah peraturan
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam keadaan darurat dan
sesudah selesai masih harus ditetapkan sebagai UU tentu membutuhkan waktu yang
Sidang I MPRS panjang. Pertimbangan lainnya adalah untuk menyelaraskan dengan

semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan semangat
menyelesaikan revolusi yang dianjurkan pada waktu itu, dipandang
lebih bijaksana apabila peraturan-peraturan itu semuanya ditetapkan
sebagai undang-undang. Dengan demikian, perhatian serta tenaga
DPR-GR bersama dengan pemerintah selanjutnya dapat ditujukan
pada pengaturan hal-hal baru lainnya.
Pada awalnya, ada beberapa keberatan dan ketidaksetujuan dari
anggota DPR-GR terhadap RUU yang memuat ketentuan berlakunya
atas semua UU Darurat dan Perpu-perpu, yang sebelum tanggal

446 Ibid.
447 Ibid., hlm. 296-297
448 Ibid., hlm. 297

dpr.go.id 308