Page 305 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Ipik Gandamana
4. Menteri Keuangan: R.M. Notohamiprodjo
5. Menteri Produksi: Brigadir Jenderal Suprayogi
6. Menteri Kesejahteraan sosial: Muljadi Djojomartono
7. Menteri Kesehatan: Brig. Jend. Prof. Dr. Satrio
8. Menteri/Penghubung Kabinet dengan DPR/MPR: Ds. W.J.
Rumambi
9. Menteri Penghubung Organisasi Rakyat: Sudibyo dan Sudjono
10. Menteri/Deputi Keamanan Nasional: Mayjend R. Hidayat
11. Menteri/KSAL: Laksamana Muda RE Martadinata
12. Menteri Urusan Veteran: Brigadir Jenderal Azis Saleh
13. Menteri Perhubungan Laut: Ir Abdulmuttalip Danuningrat
Persidangan 14. Menteri Perhubungan Udara: Kolonel (U) Iskandar
DPRGR ke-II ini 15. Menteri Perdagangan Dalam dan Luar Negeri: Mr. Arifin

membahas 2 Harahap
masalah utama 16. Menteri Agraria: Mr. Sadjarwo
Dalam rangka menyempurnakan cara kerja DPR-GR, Peraturan
yaitu pertama, Tata Tertib No. 14 diperbaharui dengan peraturan Tata Tertib No. 28
pengesahan tahun 1960, dengan harapan cara kerja DPR-GR menempuh cara kerja
434
Undang-Undang seperti MPRS.
Persidangan DPRGR ke-II ini membahas 2 masalah utama
Darurat dan yaitu pertama, pengesahan Undang-Undang Darurat dan Peraturan-

Peraturan- peraturan Pengganti Undang-Undang. Kedua adalah pengesahan
peraturan Pengganti anggaran belanja negara tahun 1961 yang harus sesuai dengan

Undang-Undang ketetapan-ketetapan MPRS. Masa persidangan II berakhir pada
Februari 1961. Selanjutnya DPR-GR senantiasa membahas tentang
surat-surat masuk dari pemerintah/Presiden Soekarno.
435

5.4 Hasil-Hasil Pekerjaan DPR-GR
(1960-1965)
Hasil-hasil pekerjaan DPR-GR pada masa Demokrasi Terpimpin
ini adalah produk yuridis apa yang telah dihasilkan sejak tanggal
pelantikannya pada 25 Juni 1960 sampai dengan Pembukaan masa
persidangan ke-II Tahun Sidang 1965-1966 pada tanggal 15 November
1965. Dalam sidang pertama Tahun Sidang 1960-1961, DPR-GR banyak
membahas persiapan sebagai sebuah lembaga yang baru berdiri.

434 Ibid.
435 Ibid., hlm. 89-90

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 303
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018