Page 304 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 304

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN



                                                  tingkatan. Pertama, pekerjaan pemeriksaan persiapan yang dilakukan
                                                  oleh badan perlengkapan DPR-GR seperti Komisi, Rapat Gabungan
                                                  komisi, dan panitia khusus. Kedua, adalah pembicaraan di tingkat
                                                  pleno.   Dengan demikian, Persidangan I DPR-GR ini pada umumnya
                                                        430
                                                  membahas tentang surat-surat dari Pemerintah/Presiden Soekarno
                                                  yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan kerja DPR-GR dalam
                                                  membentuk Undang-Undang.





                                                  5.3.2.Persidangan Pleno II dan
                                                  tokoh-tokohnya
                                                       Pembahasan materi pada Persidangan Pleno II DPR-GR Tahun
                                                  Sidang 1960/1961 yang dimulai pada 10 Januari - Feb 1961. Mencakup
                                                  masalah-masalah:
                                                       1.   Pengesahan UU Darurat dan peraturan-peraturan pengganti
                                                          UU
                                                       2.  Pengesahan Anggaran Belanja tahun 1961 yang harus sesuai
                                                          dengan ketetapan-ketetapan MPRS
                                                       Sidang baru dimulai pada tanggal 10 Januari 1961 karena
                                                  pada masa persidangan ke-I tidak ditentukan kapan DPR-GR akan
                                                  melaksanakan sidang ke-II, sehingga DPR-GR melakukan reses
                                                  yang cukup panjang sejak tanggal 30 oktober 1960 sampai dengan
                                                  dimulainya persidangan ke-II ini.
                                                                                431
                 Karena rapat yang                     Selain itu, karena seluruh anggota DPR-GR adalah juga anggota
                        panjang dan               MPRS, anggota DPR-GR juga hadir dalam sidang MPRS yang diadakan

              melelahkan, mereka                  di Bandung sejak 10 Nopember - 7 Desember 1960. Karena rapat yang
                                                  panjang dan melelahkan, mereka kemudian diberikan waktu reses
               kemudian diberikan
                                                  selama 1 bulan setelah sidang MPRS. Hal ini mengingat tugas berat
             waktu reses selama 1                 yang mereka emban saat pelaksaan sidang MPR maupun Persidangan
                       bulan setelah              DPR-GR ke-I.
                                                              432
                        sidang MPRS.                   Sidang  DPR-GR ke-II rapat 1 dipimpin oleh Ketua DPR-
                                                  GR H Zainul Arifin dan Sekretaris Mr Roesli dan Mr Sumarsono
                                                  Pringgodiredjo. Rapat 1 ini dihadiri oleh 231 anggota DPR-GR dan 17
                                                  menteri yang terdiri atas :
                                                                         433
                                                       1.   Menteri Pertama: Ir. H. Djuanda
                                                       2.  Wakil Menteri Pertama: Dr. J. Leimena


                                                  430  Ibid., hlm. 86-87
                                                  431   Ibid., hlm. 88-89
                                                  432  Ibid.
                                                  433  Ibid., hlm. 89



                                     dpr.go.id   302
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309