Page 308 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pemilu 1955 dan 5 UU (No. 5-9) adalah hasil kerja DPR-GR.
441
Pada tahun 1960, terdapat usulan RUU yang harus segera
dibahas di DPR-GR karena sangat diperlukan untuk menyusun
rencana-rencana pembangunan nasional, yaitu RUU tentang Sensus
dan RUU tentang Statistik. RUU Sensus dan RUU Statistik diperlukan
untuk memberikan gambaran berupa angka dari kondisi, ciri, dan
kegiatan masyarakat Indonesia saat itu. Kedua RUU ini diusulkan oleh
pemerintah dan menjadi bahasan utama DPR-GR pada awal masa
kerjanya. Kedua RUU tersebut disetujui oleh DPR-GR dalam sidang
tanggal 5 September 1960 dan diumumkan oleh Pemerintah sebagai
UU No. 6 tahun 1960 tentang Sensus (termuat dalam Lembaran Negara
No. 105) dan UU No. 7 tahun 1960 tentang Statistik (termuat dalam
Lembaran Negara No. 109). Salah satu penerapan dari UU tersebut
adalah dengan diadakannya Sensus Penduduk yang pertama pada
Oktober 1961 berdasarkan UU No. 6 tahun 1960.
442
RUU lain yang diusulkan pemerintah dan disetujui oleh DPR-GR
pada tahun 1960 adalah RUU tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
yang kelak akan menggantikan UU Agraria yang pernah dikeluarkan
oleh Pemerintah Hindia Belanda. RUU ini dibahas dalam Rapat
Pleno terbuka ke-8 pada hari Rabu tanggal 14 September 1960, yang
kemudian diundangkan sebagai UU No. 5 Tahun 1960 (termuat dalam
Lembaran Negara No. 104). Dengan dikeluarkannya UU ini, Hukum
Agraria Kolonial yang berdasarkan Agrarische Wet “Domeinverklaring”
dianggap tidak berlaku lagi. 443 UU No. 5 tahun 1960 ini memuat
sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokok baru tentang hak-hak

Pada tahun 1960, atas tanah, pendaftaran tanah, dan lain-lain. Hal tersebut juga yang
menjadi landasan untuk melaksanakan land reform. 444
terdapat usulan
Dalam hubungannya dengan land reform penting untuk
RUU yang harus dikemukakan, bahwa sebelumnya telah ada UU No. 2 tahun 1960
segera dibahas di mengenai Perjanjian Bagi Hasil. Pemerintah juga telah menetapkan

DPR-GR karena beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, seperti
Perpu No 38 tahun 1960, mengenai Penggunaan dan Penetapan Luas
sangat diperlukan
Tanah untuk Tanaman Tertentu, No 51 tahun 1960 mengenai Larangan
untuk menyusun Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak, No. 56 tahun 1960 mengenai
rencana-rencana Penetapan Luas Tanah Pertanian, di samping peraturan-peraturan

pembangunan pelaksanaan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Adapun
nasional
441 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad …op.cit., hlm..295
442 Ibid.
443 ibid., hlm. 296
444 ibid., hlm.295

dpr.go.id 306