Page 311 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

1 Januari 1961 ditetapkan sebagai UU. Namun, setelah diadakan
musyawarah yang lebih mendalam di rapat-rapat golongan-golongan
maupun gabungan segenap komisi, akhirnya antara pemerintah dan
DPR-GR tercapai kata sepakat untuk menambahkan dua (2) pasal baru
yang berbunyi sebagai berikut :
449
1. Peraturan-peraturan Negara yang dimaksud dalam pasal
1 yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya UU ini,
akan segera disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan
MPRS No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960.
2. pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang
ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
DPRGR menyetujui RUU tersebut, yang disahkan oleh
Presiden menjadi UU No. 1 tahun 1961 (Lembaran Negara
No. 3) tentang penetapan semua UU darurat dan semua
peraturan pemerintah pengganti UU yang sudah ada
sebelum 1 Januari 1961, menjadi UU.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1961 yang
melaksanakan UU tersebut, kemudian dibentuklah panitia-panitia
kerja sama antara menteri-menteri DPR-GR dengan pimpinan DPR-
GR dan pimpinan kabinet sebagai Badan Pimpinan. Panitia bersama
tersebut bertugas selama 3 bulan untuk mengajukan usul-usul UU
darurat dan Perpu-perpu sesuai dengan Ketetapan-ketetapan MPRS
No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960. Setelah panitia tersebut
melaksanakan tugasnya selama 3 bulan, masa kerjanya diperpanjang
Ketetapan- lagi sampai 6 bulan. Setelah masa perpanjangan tersebut, kegiatan

ketetapan MPRS panitia-panitia tersebut terhenti karena sebab satu dan lain hal
sehingga tugasnya belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sejak
450
No. I maupun
diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1961, singkatan-
No. II/MPRS/1960 singkatan “Drt” dan “Prp” mulai digunakan untuk menyebut Undang-
sangat berpengaruh Undang Darurat dan Perpu-Perpu, yang bersamaan dengan UU No.

terhadap segala 1 tahun 1961, sekaligus telah ditetapkan menjadi UU; misalnya UU
Darurat No. 7 tahun 1959 dan Perpu No. 4 tahun 1960, disebut berturut-
UU yang dihasilkan
turut sebagai “UU No. 7 Drt/1959” dan “UU No.4/Prp/1960”.
451
pada tahun 1961 Ketetapan-ketetapan MPRS No. I maupun No. II/MPRS/1960
dan tahun-tahun sangat berpengaruh terhadap segala UU yang dihasilkan pada tahun

berikutnya. 1961 dan tahun-tahun berikutnya. Terlebih lagi dengan adanya
449 Ibid., hlm. 297-298
450 Ibid., hlm. 298
451 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 309
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018