Page 315 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

5.4.3 Produk DPRGR tahun 1962: (19 UU
dan 1 Pernyataan Pendapat)

Pada tahun 1962, DPRGR dan Pemerintah berhasil mengeluarkan
19 UU dan 1 buah Pernyataan Pendapat yang berisi tentang Keterangan
Pemerintah tentang perjanjian RI dengan Kerajaan Belanda mengenai
Irian Barat. Ke-19 UU tersebut adalah UU No. 1 sampai dengan No. 19
tahun 1962. Masing- masing dimuat dalam Lembaran Negara No. 2, 3,
4, 5, 10, 12 25, 26, 27, 28, 48, 58, 59, 64, 80, 81, 88, 98, dan 99 tahun 1962.
Dari 19 RUU tersebut, yang berhasil dijadikan UU oleh DPR-GR
bersama pemerintah, di antaranya adalah RUU di bidang pembangunan.
Beberapa RUU di bidang ini yang berhasil diselesaikan pada tahun 1962,
antara lain: 455
1. RUU tentang Perusahaan Daerah tahun 1962. RUU ini
mengatur tentang cara mengurus dan bentuk hukum dari
perusahaan Daerah Swatantra, dalam rangka struktur
Ekonomi Terpimpin, serta pelaksanaan pemberian otonomi
yang riil/luas kepada daerah-daerah.
2. RUU tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan
daerah tahun 1962. RUU ini dibahas dan dituntaskan dengan
Dari 19 RUU tujuan untuk mempertinggi daya usaha daerah untuk
membangun, dengan cara mendirikan bank-bank di daerah
tersebut, yang
yang bertugas mengikutsertakan pihak swasta nasional untuk
berhasil dijadikan ikut membiayai pembangunan-pembangunan di daerah.

UU oleh DPR-GR 3. RUU Bank Pembangunan Swasta, dengan tujuan pendirian
bersama pemerintah, bank-bank swasta sesuai dengan Pola pembangunan Semesta
Berencana. Upaya pemerintah yang disetujui oleh DPR-GR
di antaranya adalah
ini dalam rangka mengerahkan modal dan potensi pihak
RUU di bidang swasta nasional sebagain sumber pembiayaan khususnya

pembangunan. dalam hal produksi.
Selain dalam bidang pembangunan, ada beberapa RUU dalam
bidang kesehatan yang berhasil disepakati pada tahun 1962 ini sesuai
dengan ketentuan-ketentuan MPRS No.II/MPRS/1960, sebagai tindak
lanjut dari UU Pokok Kesehatan. Undang-Undang tersebut adalah :
456
1. UU tentang Karantina Laut dan Karantina Udara. Undang-
Undang ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menolak
dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit (yang harus
dikarantina) melalui kapal laut maupun pesawat udara.

455 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad …, op.cit., hlm. 300
456 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 313
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018