Page 303 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 303
DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
Persidangan I Rapat ke-2 dimulai pada Hari Rabu 13 Juli 1960
dan masih dipimpin oleh ketua H. Zainul Arifin dan Sekretaris Mr.
Roesli. Materi yang dibahas pada Persidangan Pleno I Rapat ke-2 ini
adalah membahas surat-surat yang masuk dari pemerintah (Presiden
Soekarno) ke DPR-GR sebanyak 2 buah surat dan membahas tentang
peraturan tata tertib DPR-GR sebagai pedoman dan landasan kerja.
428
Surat Presiden Sukarno yang pertama tertanggal 7 Juli 1960, berisi
tentang pemberian kuasa kepada Akting Ketua atau Wakil Ketua DPR-
GR untuk mengambil sumpah dan janji anggota DPR-GR yang sempat
tertunda karena satu dan lain hal. Sementara itu, surat kedua dari
Presiden Soekarno tertanggal 12 Juli 1960, secara garis besar berisi
tentang Peraturan Tata Tertib DPR-GR No. 14 Tahun 1960. Isi surat
pertama secara lengkap adalah sebagai berikut.
429
“Mengingat akan surat keputusan kami
tertanggal 15 Agustus 1959 No. 166, dengan ini
memberi kuasa kepada Akting Ketua DPRGR atau
Golongan- wakilnya untuk mengambil sumpah atau janji
golongan Politik anggota-anggota DPRGR yang berdasarkan alasan-
alasan yang dapat diterima belum dapat mengambil
disederhanakan sumpah atau janji pada tanggal 25 Juni yang baru
menjadi Golongan lalu”
Nasional, Islam,
Kristen dan Selain membahas dua surat dari Presiden, Persidangan Pertama
Rapat ke-2 ini juga membahas tentang anjuran Presiden Soekarno
Komunis tentang penyederhanaan golongan menjadi sebagai berikut.
1. Golongan-golongan Politik disederhanakan menjadi
Golongan Nasional, Islam, Kristen dan Komunis;
2. Golongan Karya merupakan satu golongan dalam DPR-GR
yang jika perlu dibagi lagi dalam sub golongan-sub golongan
Angkatan Bersenjata, Pembangunan Spirituil, Pembangunan
Materiil dan Kerokhanian.
Rapat ke-2 di Persidangan I ini juga membahas tentang tugas
utama DPR-GR bersama pemerintah dalam membentuk Undang-
Undang. Tugas ini diatur dalam Bab III Peraturan Tata Tertib DPR-GR.
Adapun tata cara pembentukan Undang-Undang dilakukan melalui 2
428 Irawati, op.cit., hlm. 86
429 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 301
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
