Page 302 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Keempat, DPRGR harus bekerja atas prinsip
Demokrasi Terpimpin yang berlainan dengan
Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin adalah
suatu Demokrasi yang dengan tegas dan jelas menuju
kepada satu jurusan terselenggaranya amanat
penderitaan rakyat atau Sosialisme a la Indonesia.
Sosialisme Indonesia tidak akan terselenggara tanpa
pimpinan.
Kelima, juga pimpinan DPRGR harus menjalankan
prinsip Demokrasi Terpimpin itu. DPRGR harus
menjalankan kebijaksanaan sehingga keputusan-
keputusan DPRGR sesuai dengan kepribadian rakyat
Indonesia sendiri sedapat mungkin diambil secara
musyawarah dan mufakat, tanpa adanya perdebatan-
perdebatan. Jikalau pada suatu ketika terjadi suatu
persoalan dan mufakat tidak tercapai karena terlalu
berbed a pendapat, pimpinan hendaknya mengambil
tindakan untuk mempersilahkan Presiden/Panglima
Tertinggi untk mengambil keputusan atas dasar
pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh
anggota-anggota DPRGR itu. Juga Demokrasi
harus dipandang sebagai alat untuk merealisasikan
Sosialisme a la Indonesia, USDEK dan Manipol.

Masa persidangan I, DPRGR menghasilkan 5 RUU dan 3 buah
Pernyataan Pendapat
427
1. RUU Sensus
2. RUU Statistik
DPRGR harus 3. RUU Pokok Agrarian
menjalankan 4. RUU Kesehatan
kebijaksanaan 5. RUU Persetujuan persahabatan antara RI dengan Kerajaan
Kamboja
sehingga
6. Pernyataan pendapat tentang pemutusan hubungan
keputusan- diplomatik antara RI dan Belanda
keputusan DPRGR 7. Pernyataan pendapat tentang kunjungan kapal Karel
sesuai dengan Doorman ke Jepang
8. Pemberian restu berkaitan dengan keberangkatan Paduka
kepribadian rakyat Yang Mulia Presiden ke PBB

427 Ibid., hlm. 90-91. Lihat juga: Risalah Persidangan DPRGR 1960-1965, Persidangan II, Rapat ke-13,
hlm 7

dpr.go.id 300