Page 297 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

prosedur perumusan RUU melalui 4 tahap ini merupakan
suatu hal baru, dimana pembahasan RUU dilakukan dalam
komisi/gabungan komisi.
Sementara itu, sebelum tahun 1959, perumusan RUU diadakan
dalam Rapat Pleno DPR. Adapun prosedur melalui 4 tahapan Rapat
Pleno adalah sebagai berikut. 415
Tingkat pertama: pemasukan RUU dan pemberian penjelasan
tambahan oleh pemerintah /pengusul RUU.
Tingkat kedua: pemeriksaan pendahuluan oleh lima golongan
di kalangannya sendiri atau intern golongan.
Tingkat ketiga: pemeriksaan atau pembahasan dalam komisi
atau gabungan komisi yang dilakukan secara musyawarah
oleh menteri yang bersangkutan sehingga tercapai kata
mufakat.
Tingkat keempat: rapat pleno DPR-GR untuk mengambil
keputusan tanpa pemungutan suara dengan mem acakan
rumusan komisi/gabungan komisi. Kemudian setiap golongan
memberi kata akhir lewat juru bicara setiap golongan.
Setelah berjalan beberapa tahun, prosedur 4 tahap ini diubah
menjadi 5 tahap dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No.32/1964
yang berisi tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR ke-3. Dengan
tambahan tahap kelima, tahapan tersebut berubah menjadi sebagai
416
Sementara itu,
berikut.
sebelum tahun 1959, 1. pemeriksaan persiapan oleh 5 golongan di lingkungan
perumusan RUU masing- masing.
diadakan dalam 2. pembicaraan tingkat II dalam Pleno terbuka.
3. pembicaraan tingkat III kembali kepada golongan dalam
Rapat Pleno DPR.
rangka membahas dan menyimpulkan pembicaraan tingkat
II guna dijadikan bahan dalam permusyawaratan selanjutnya
dalam intern golongan.
4. pembicaraan tingkat IV, dilakukan dalam komisi/gabungan
komisi atau panitia khusus dengan mengusahakan kata
sepakat bersama-sama dengan menteri/wakil pemerintah.
Dalam pembicaraan tingkat IV dimungkinkan pengadaan
usul perubahan/perbaikan RUU, baik oleh anggota komisi/
gabungan komisi, maupun pemerintah. Jika kata mufakat
tidak tercapai, maka pimpinan DPR-GR membawa persoalan

415 Ibid.
416 Ibid., hlm. 122-123

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 295
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018