Page 296 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

demokrasi terpimpin, kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi
negara (MPRS, DPR-GR, DPA, BPK, Ketua Dewan Perancang Nasional,
Sekjen Front Nasional), semuanya berstatus Menteri dan merupakan
Pembantu Presiden.
411
Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, DPR-GR berpedoman
pada tata tertib yang dibuat oleh pemerintah. Selama masa Demokrasi
Terpimpin telah terjadi 3 kali perubahan tata tertib DPR-GR, namun
ketiganya lebih menitikberatkan pada DPR-GR sebagai pembantu
presiden. Salah satu badan baru yg sebelumnya tidak ada dalam praktik
DPR adalah diadakannya Menteri Penghubung antara Presiden dan
DPR-GR. Sebagai Pembantu Presiden, DPR-GR 1960-1965 memiliki
badan perlengkapan sebagai berikut:
412
Dalam menjalankan 1. Panitia Musyawarah
tugasnya sehari- 2. Panitia Rumah tangga
hari, DPR-GR 3. Komisi-komisi
4. Panitia anggaran
berpedoman
5. Panitia khusus
pada tata tertib 6. Sekretariat

yang dibuat oleh 7. Golongan-golongan
pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas utamanya, DPR-GR masa
Demokrasi Terpimpin ini juga mengalami perubahan mendasar, dalam
hal proses dan tata cara juga dalam fungsi dasarnya. Misalnya, dalam
hal membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) ditempuh melalui
4 tahap sebagai berikut. 413
Tahap pertama, pemasukan RUU disertai pemberian
penjelasan tambahan oleh pemerintah sebagai pengusul.
Tahap kedua, pemeriksaan pendahuluan oleh 5 golongan
internal.
Tahap ketiga, pemeriksaan atau pembahasan dalam komisi
atau gabungan komisi. Pembahasan dilakukan secara
musyawarah bersama menteri yang bersangkutan hingga
tercapai kata sepakat.
Tahap keempat, rapat pleno DPR-GR untuk mengambil
keputusan tanpa pemungutan suara, dengan membacakan
rumusan komisi/gabungan komisi. Kemudian setiap golongan
memberi kata akhir lewat jubir masing-masing. Sistem atau
414

411 http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-dpr
412 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, (t.th.), Himpunan Peraturan tata-Tertib
Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia 1945-1971 (BP. KNIP – DPR Pemilu 1971), hlm. 121
413 Ibid.
414 Marbun, op.cit., hlm. 122

dpr.go.id 294