Page 291 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 291

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A  MA S A
                                                                                         DEMOKR A SI TERPIMPIN



                                                  5.2.4 Reaksi Terhadap Pembentukan
                                                  DPRGR

                                                       Tindakan pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 dan pembentukan
                                                  DPR-GR tersebut mendapat reaksi keras dari partai-partai. Pada
                                                  bulan Maret 1960, beberapa partai mendirikan Liga Demokrasi. Liga
                                                  Demokrasi diketuai oleh Imron Rosyadi dari Nahdlatul Ulama (NU).
                                                  Anggota Liga Demokrasi terdiri dari beberapa tokoh partai politik
                                                  seperti Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin, PSI, dan IPKI.
                                                  Mereka menyatakan bahwa kebijakan Presiden membubarkan DPR
                                                  Hasil Pemilu Pertama (1955) serta membentuk DPR-GR merupakan
                                                  tindakan yang tidak tepat. Liga Demokrasi mengusulkan agar dibentuk
                             Tindakan             DPR yang demokratis dan konstitusional.
                                                                                        397
                  pembubaran DPR                       Tokoh-tokoh lain yang tidak menjadi anggota Liga Demokrasi
                                                  juga menyatakan keberatan terhadap pembubaran DPR Hasil Pemilu
                  hasil Pemilu 1955
                                                  tahun 1955, misalnya tokoh-tokoh seperti Mr. Sartono dan Mr. Iskaq
                 dan pembentukan                  Cokrohadisuryo (PNI). Di samping itu, juga muncul reaksi keras dari

                   DPR-GR tersebut                Masjumi dan Partai Rakjat Indonesia (PRI). Sutomo dari PRI lewat
                            mendapat              pengaduannya yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1960 dengan
                                                  tegas menyatakan bahwa kabinet yang dipimpin Sukarno melakukan
                    reaksi keras dari
                                                  pelanggaran terhadap UUD 1945. Pelanggaran yang dilakukan adalah
                        partai-partai.            membubarkan  Parlemen  Republik  Indonesia  hasil  pilihan  rakyat.

                                                  Menurut Sutomo, tindakan pembubaran parlemen hasil pilihan rakyat
                                                  merupakan tindakan yang sewenang-wenang.  Dikatakan sewenang-
                                                                                           398
                                                  wenang karena ada paksaan untuk menerima Manipol tanpa diberi
                                                  waktu terlebih dulu untuk mempelajarinya. Selain itu, ada paksaan
                                                  untuk bekerja sama antara golongan nasionalis, agama, dan komunis.
                                                       Reaksi-reaksi  yang  dilancarkan  beberapa  partai  tersebut
                                                  ditanggapi oleh Presiden Sukarno dengan merencanakan pembubaran
                                                  partai-partai. Rencana pembubaran partai-partai ini ditentang oleh
                                                  PNI dan PKI sehingga Presiden Sukarno tidak jadi membubarkannya.
                                                  PNI dan PKI merupakan partai yang sangat dekat dengan Presiden
                                                  Sukarno saat itu, sehingga suaranya cukup didengar oleh Presiden
                                                  Sukarno. Sementara itu, Partai Masyumi dan PSI yang terlibat
                                                  pemberontakan PRRI/Permesta tetap dibubarkan pada tanggal 17
                                                  Agustus 1960 oleh Presiden Sukarno.
                                                                                    399
                                                       Ikut sertanya PKI dalam kehidupan perpolitikan Indonesia



                                                  397   Marbun, B.N., op.cit., hlm. 116-117
                                                  398  Ibid.
                                                  399  Ibid.



                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   289
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296