Page 294 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

hasil Pemilu 1955. Pembubaran ini disebabkan oleh DPR yang hanya
menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan oleh
pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden
No. 4 tahun 1960 yang isinya mengatur Susunan DPR-GR (Dewan
Perwakilan Rakyat-Gotong Royong). DPR-GR saat itu memiliki jumlah
anggota sebanyak 283 orang. Semua anggota DPR-GR itu diangkat oleh
Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Salah satu kewajiban
pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada
waktu-waktu tertentu. Sesuai keadaannya, hal ini menyimpang dari
pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama masa kerjanya sejak tahun 1960 - 1965,
DPR-GR telah menghasilkan 117 Undang-Undang dan 26 pernyataan
404
Semua anggota pendapat.
Memuncaknya Peristiwa G 30 S/PKI menjelang akhir tahun
DPR-GR itu 1965, membawa ketegangan politik dan pergeseran kekuatan dalam

diangkat oleh perpolitikan Indonesia, tidak terkecuali di dalam DPR-GR. Jika selama
Presiden dengan masa kerja 1960-1965 DPR-GR mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh

Keppres No. 156 PKI, namun setelah terdapat bukti tentang penghianatan PKI, DPRGR
pada 1965 berani menentukan sikapnya dengan menolak PKI beserta
tahun 1960. Salah massanya. 405 Sikap DPR-GR ini dibuktikan dengan secara aklamasi

satu kewajiban dikeluarkannya pernyataan agar PKI beserta ormas-ormasnya
pimpinan DPR- dibubarkan. Pernyataan pendapat dikeluarkan pada 15 November 1965

GR adalah pada Sidang Pleno pembukaan masa persidangan ke-2 tahun 1965-
1966. 406 Tindakan DPR-GR yang menyatakan bahwa DPR-GR harus
memberikan berdiri tanpa adanya unsur PKI di dalamnya, merupakan peristiwa

laporan kepada bersejarah dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Pernyataan
407
Presiden pada DPR-GR yang mendesak Presiden Sukarno untuk membubarkan

waktu-waktu PKI diucapkan oleh Harsono Tjokroaminoto yang mewakili seluruh
anggota DPR-GR, yang kemudian diambil alih oleh pimpinan DPR-
tertentu. GR sebagai pernyataan resmi badan tersebut dan diterima oleh

sidang secara aklamasi. Selain itu, anggota DPR-GR juga menghargai
sepenuhnya tindakan yang telah diambil pemerintah sebelumnya,
yaitu membekukan anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya dalam
kegiatan mereka sebagai anggota DPR-GR. 408
Selanjutnya berlangsung masa DPR-GR tanpa Partai Komunis
Indonesia yaitu sejak 1965-1966. Setelah peristiwa G.30.S, DPR-GR
melakukan pemurnian dan melakukan pembekuan sementara terhadap

404 Ibid.
405 Marbun, op.cit., hlm. 125
406 Marbun, ibid. ; lihat juga: Kompas, 17 November 1965
407 Marbun, ibid., hlm. 126-128
408 Kompas, 17 November 1965

dpr.go.id 292