Page 295 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

62 orang anggota DPR-GR yang berafiliasi dengan PKI beserta ormas-
ormasnya. Walaupun terjadi perubahan di dalam keanggotaan ‘DPR-
GR tanpa PKI’, selama Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum
dicabut, secara hukum kedudukan pimpinan ‘DPR-GR tanpa PKI’
masih sama seperti sebelumnya, yaitu berstatus sebagai pembantu
Presiden. Sepanjang masa kerjanya yang hanya 1 tahun (1965-1966),
‘DPR-GR tanpa PKI’ telah mengalami empat kali perubahan komposisi
pimpinan, yaitu: 409
1. Periode 15 November 1965-26 Februari 1966.
2. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.
3. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.
4. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966.

5.2.6 Peran, kedudukan dan wewenang
DPR-GR
Proses pembentukan, penentuan tugas dan hak DPR-GR berbeda
dari DPR masa Demokrasi Parlementer dan juga dianggap menyimpang
dari ketentuan UUD 1945. Hal ini tergambar jelas dari Penetapan
Presiden No.4 tahun 1960, tentang susunan DPR dan Keputusan
Presiden No. 156 tahun 1960 tentang siapa dan golongan mana yg
Proses diangkat menjadi anggota DPR-GR.
410
pembentukan, Berpedoman pada Manipol Usdek dan perumusan Demokrasi

penentuan tugas Terpimpin, DPR-GR memiliki kedudukan dan memegang peranan
penting dalam proses demokrasi sekaligus sebagai alat revolusi. Dalam
dan hak DPR-GR
Peraturan Presiden No. 32/1964 lebih dipertegas lagi bahwa DPR-GR
berbeda dari DPR adalah pembantu presiden dan mandataris MPRS/pimpinan besar
masa Demokrasi revolusi menurut bidangnya masing-masing.

Parlementer dan Salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR, baik ketua maupun
wakil ketua, adalah memberikan laporan kepada presiden pada
juga dianggap
waktu-waktu tertentu. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan
menyimpang dari UUD 1945 pasal 5, 20 dan 21. Selain itu, tidak seperti tata tertib DPR
ketentuan UUD 1945. sebelumnya, dalam tata tertib DPR-GR, yang materinya disusun oleh
pemerintah dan disesuaikan dengan manipol, tidak memuat hak dan
kewajiban DPR. Di antaranya adalah hak mengajukan pertanyaan, hak
meminta keterangan, dan hak interpelasi. Hal ini disebabkan, dalam

409 http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-dpr
410 Marbun, op.cit., hlm. 120

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 293
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018