Page 293 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 293
DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
berdasarkan Pancasila adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh
karena itu, PKI berusaha memusatkan perhatiannya kepada TNI.
PKI membina kader-kader dan simpatisan-simpatisan di kalangan
anggota TNI dengan mendiskreditkan nama pimpinan TNI yang gigih
membela Pancasila. Di beberapa daerah, terutama yang terdapat
banyak kader PKI-nya, PKI mulai melancarkan aksi sepihak. Barisan
Tani Indonesia (BTI) sebagai ormas PKI diperintahkan mengambil
begitu saja tanah-tanah penduduk untuk kemudian dibagi-bagikan
kepada anggotanya. Tindakan PKI ini tampaknya merupakan ujian
bagi TNI yang berhadapan dengan massa. Di berbagai tempat terjadi
pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh massa PKI, misalnya di
Boyolali.
402
5.2.5 Karakter DPR-GR masa Demokrasi
Terpimpin
DPR hasil pemilu 1955 mulai bertugas sejak 20 Maret 1956 dan
selesai pada saat dibubarkan oleh Presiden Seoekarno pada tahun
1960. DPR hasil pemilu 1955 ini memiliki jumlah anggota yang dipilih
sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota
konstituante. 403 Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama
dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum
DPR yang dipakai adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak
hasil pemilu 1955 adanya partai yang kuat, telah memberi gambaran bahwa pemerintahan
saat itu merupakan hasil koalisi. Dalam Demokrasi Parlementer ini
mulai bertugas sejak
sejak diberlakukannya DPR hasil Pemilu 1955, terdapat 3 kabinet
20 Maret 1956 dan yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan
selesai pada saat Kabinet Djuanda.
dibubarkan oleh Hal ini berbeda dengan DPR-GR yang dibentuk berdasarkan
Dekrit Presiden 1959 berlandaskan UUD 1945 (Demokrasi Terpimpin
Presiden Seoekarno
1959-1965) memiliki jumlah anggota sebanyak 262 orang yang kembali
pada tahun 1960. aktif setelah mengangkat sumpah. Di dalam DPR saat itu terdapat 19
fraksi, yang didominasi oleh PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Perbedaan
pendapat antara DPR Hasil Pemilu 1955 dan Pemerintah tentang
anggaran belanja negara menyebabkan dikeluarkannya Penetapan
Presiden No. 3 tahun 1960, yaitu ketika Presiden membubarkan DPR
402 http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-dpr
403 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 291
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
