Page 299 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

5.3.1 Persidangan Pleno I dan
tokoh-tokohnya

DPR-GR memulai persidangannya yang pertama pada hari Kamis
30 Juni 1960. Pidato pembukaan sidang dibacakan oleh Ketua DPR-GR,
H. Zainul Arifin. Pada Persidangan I ini, Ketua DPR-GR memberikan
pengarahan bahwa pada dasarnya amanat Presiden Soekarno yang
diucapkan pada pelantikan anggota dan pembentukan DPR-GR harus
dijadikan pedoman dan menjadi tanggung jawab bagi DPR-GR dan
semua anggotanya dalam menjalankan tugas.
420
Sebagaimana biasa dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin,
Presiden memberikan pengarahan di awal persidangan DPR-GR, Oleh
karena itu, pengarahan Presiden Sukarno dalam Persidangan Pleno I
DPR-GR ini antara lain terdiri atas :
421
1. Realisasi USDEK; Realisasi Sosialisme a la Indonesia
Demokrasi Terpimpin; Ekonomi Terpimpin; Kepribadian
Indonesia dalam melaksanakan Manipol Republik Indonesia
yang merupakan amanat penderitaan rakyat.
2. Seperti halnya Negara, Pemerintah, Presiden, Angkatan
Perang, serta semua pegawai dan semua orang yang duduk
Sebagaimana di dalam DPR-GR adalah alat. Demikian juga dengan DPR-
biasa GR. DPR-GR adalah alat untuk menyelenggarakan amanat
penderitaan rakyat, USDEK dan Manipol, oleh karena itu,
dilakukan pada
DPR-GR harus membantu pemerintah.
masa Demokrasi 3. Anggota DPR-GR harus membersihkan diri dari sifat-

Terpimpin, sifat Demokrasi Liberal. DPR-GR harus memperlihatkan
Presiden dalam alam pikirannya tentang realisasi dari Sosialisme ala
Indonesia. Untuk tujuan tersebut, seluruh anggota DPR-GR
memberikan
dan pemerintah yang sama-sama alat, harus bekerja sama
pengarahan di sebaik-baiknya.

awal persidangan 4. DPR-GR harus bekerja atas prinsip Demokrasi Terpimpin
DPR-GR yang berlainan dengan Demokrasi Liberal. Demokrasi
Terpimpin adalah suatu demokrasi yang dengan tegas dan
jelas menuju kepada terselenggaranya amanat penderitaan
rakyat atau sosialisme ala Indonesia. Sosialisme ala Indonesia
tidak akan terlaksana tanpa adanya pimpinan
5. Pimpinan DPR-GR harus menjalankan prinsip Demokrasi
Terpimpin. Pimpinan DPR-GR harus menjalankan kebijakan

420 Ibid. hlm. 83
421 Ibid., hlm. 83-84

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 297
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018