Page 287 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

Adapun komposisi anggota DPR-GR yang mewakili golongan-
golongan karya, termasuk anggota bersenjata (Angkatan Darat, Udara,
Laut, Kepolisian, dan OKD atau OPR), adalah sebagai berikut. 386
1. Angkatan Bersenjata 35 orang
2. Tani 26 orang
3. Alim Ulama (Islam 24; protestan 3; Katholik 2; dan Hindu Bali
2)
4. Angkatan 45 2 orang
5. Wanita 8 orang
6. Cendekiawan atau pendidik 5 orang
7. Koperasi 3 orang
8. Pengusaha nasional 2 orang
9. Veteran 2 orang
10. Seniman 2 orang
11. Wartawan 2 orang
Selain perwakilan tersebut, dimasukkan pula wakil Irian Barat
1 orang yang kemudian ditambah menjadi 5 orang setelah Irian Barat
kembali ke Republik Indonesia.
Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan
Perubahan dalam DPR-GR ini memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu
perimbangan golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan

perwakilan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan. DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah DPR
golongan-golongan
yang hanya menyetujui sehingga tidak dapat menjadi Soko Guru
dalam DPR-GR (tiang tengah suatu bangunan; secara filosofis berarti sebagai tiang
ini memperkuat penyangga utama sebuah negara) negara hukum dan demokrasi yang

pengaruh dan sehat. Pembaharuan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang
dipersiapkan itu bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang
kedudukan suatu
dijamin oleh undang-undang.
golongan tertentu ... Dengan dibentuknya DPR-GR pada tanggal 25 Juni 1960, susunan
dan cara kerja Sekretariat DPR-GR pun menjadi berbeda dari Dewan-
dewan Perwakilan Rakyat yang ada sebelumnya. Sebagai contoh,
adanya perpindahan titik berat pekerjaan dari rapat-rapat pleno ke
rapat-rapat Komisi.
Perubahan tersebut dilandasi oleh Keputusan Pimpinan DPR-
GR No. 21/Pimp/1961 tanggal 20 September 1961, yang mencabut
Keputusan P.R.T. No. 1/Staf/1955 dan menetapkan Peraturan baru
tentang Susunan dan Pembagian Pekerjaan Sekretariat DPR-GR.

386 Marbun, op.cit., hlm. 117

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 285
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018